KPP Belum Umumkan Cawapres Anies, Ini Ancaman Partai Demokrat

Surya Dua Artha Simanjuntak Selasa, 06 Juni 2023 20:57 WIB

KPP Belum Umumkan Cawapres Anies, Ini Ancaman Partai Demokrat

Bakal calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan datang ke Ancol untuk menonton Formula E Jakarta 2023, sabtu (3/6/2023). JIBI/Bisnis- Nabil syarifudi Alfaruq

Harianjogja.com, JAKARTA— Partai Demokrat mendesak agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera mengumumkan sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

KPP sendiri terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka sudah sepakat mengusung Anies sebagai calon presiden (capres).

Artinya, kini KPP tinggal mencari cawapres untuk Anies. Belakangan, Anies dikabarkan sudah mengantongi satu nama cawapresnya. Demokrat pun mendesak agar paling lambat bulan ini nama cawapres Anies diumumkan ke publik.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan demokrat akan mengevuasi," ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi JIBI, Selasa (6/6/2023).

Dia menambahkan, dalam banyak survei elektabilitas Anies cenderung menurun. Menurutnya, alasan penurun itu karena lambannya deklarasi capres-cawapres dari KPP.

"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya [elektabilitas Anies dari bakal capres lain]," ujarnya.

Andi meyakini jika Anies dan pasangannya sudah diketahui publik maka elektabilitas mereka akan naik kembali. Deklarasi tersebut, lanjutnya, akan membuat masyarakat yakin Anies akan maju pada Pilpres 2024.

Sementara itu Liaison Officer alias naradamping Anies Baswedan, Sudirman Said, menyambut baik usulan dari Partai Demokrat. Menurutnya, saat ini waktu deklarasi cawapres untuk Anies sedang dalam formulasi.

"Semua opsi sedang ditimbang plus-minusnya. Upaya untuk penguatan koalisi terus kami lakukan, mengingat memang tekanan dalam berbagai bentuk terus dialami oleh rekan-rekan koalisi, yang harus dijaga adalah agar apapun keputusannya, memang menjadi kesepakatan seluruh pihak," ujar Sudirman dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/6/2023).