Sultan HB X: Pemilu Bukan Sekadar Ajang Perebutan Kekuasaan

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pemilu bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai olah budaya untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi.

"Masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, bukan menjadikan pemilu sekadar ajang perebutan kekuasaan semata," kata Sri Sultan saat menyampaikan "Sapa Aruh" menjelang Pemilu 2024 di Monumen Jogja Kembali, Sleman, Sabtu (27/10/2023).

Pemilihan serentak, menurut Sultan, lebih dari sekadar olah politik, tetapi juga olah budaya untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya rakyat.

BACA JUGA: Kebakaran Gunung Merbabu Meluas, Alami Sesak Nafas Puluhan Warga Diungsikan

Raja Keraton Ngayogyakarta ini berpesan agar Pemilu Serentak 2024 tidak semata-mata digelar untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden, serta kursi-kursi DPR.

Selain sebagai proses pembelajaran politik untuk mendewasakan berdemokrasi, menurut dia, pemilu merupakan titik tolak awal estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat.

"Maka, marilah kita serukan kata damai untuk pemilihan serentak ini," kata dia.

Menurut Sultan, perlu pemahaman bersama bahwa perbedaan pandangan politik tidak menjadi masalah sehingga kedewasaan berpikir terkait perbedaan itu mutlak diperlukan.

"Ada kekhawatiran soal keindonesiaan kita, seiring lunturnya persaudaraan, dan luruhnya Indonesia sebagai rumah bersama, hanya karena kontestasi politik semata," kata dia.

BACA JUGA: Pengumuman! Jalur Pendakian Gunung Merbabu Ditutup Akibat Karhutla

Seiring berkembangnya teknologi, lanjut Sultan, media sosial kerap menjadi kubangan pergunjingan sosial, seiring kemampuannya menjadi alat yang ampuh, sebagai senjata dalam pertarungan politik.

Kondisi itulah, yang menurut dia, dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi masyarakat.

Seiring semangat "Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi", Sultan mengatakan tugas lurah dan pamong kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjadi kekuatan moral serta turut meredam konflik emosional, mengajak masyarakat serta memberdayakan Jagawarga, untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat.

"Semua hanya bisa terlaksana, apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan iklim kondusif dan kohesi sosial," kata Gubernur DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara