War Tiket Nonton Upacara HUT RI di Istana Dibuka Lagi
Pemerintah kembali membuka war tiket Upacara HUT RI di Istana Merdeka. Sebanyak 8.100 peserta ditargetkan hadir pada 17 Agustus 2026.
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meyakini partisipasi dalam Pemilu 2024 meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Demikian disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Holik.
"Kita bisa lihat bagaimana potensi partisipasi, saya meyakini partisipasi akan lebih baik, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas," ujar Idham saat wawancara ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1).
Menurutnya, gambaran antusiasme masyarakat terutama pemilih muda tercermin dari konten-konten yang ada di media sosial. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terjadi penurunan konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilu 2024 dibanding masa kampanye Pemilu 2019 lalu.
Hal itu terlihat dari jumlah konten terkait pemilu yang dilakukan pemblokiran atau takedown sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024 sebanyak 51 konten serta penerbitan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai pemilu.
"Di situ saja sudah menunjukkan bahwa adanya pemahaman yang baik tentang bagaimana berkomunikasi di media sosial. Ini beda sekali dengan di 2019," katanya.
Idham mengatakan pada Pemilu 2019 banyak riset yang menyebut pemilih terpolarisasi tajam. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sekarang yang berarti kedewasaan para pemilih makin matang.
"Biasanya orang kalau makin dewasa antusiasmenya makin tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki kesadaran bahwa pemilu ini penting," jelas Idham.
BACA JUGA: KPU DIY Lakukan Berbagai Pendekatan untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilu
BACA JUGA: Jangan Pasif, Masyarakat Perlu Berpartisipasi dalam Semua Tahapan Pemilu 2024
Ia mengungkapkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 82 persen. Oleh karena itu, KPU berupaya meningkatkan angka partisipasi pemilih di Pemilu 2024.
"Prinsipnya harus lebih baik pemilu hari ini. Kami sadar itu membutuhkan kolaborasi dan gotong royong segenap anak-anak bangsa," pungkasnya.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU juga telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah kembali membuka war tiket Upacara HUT RI di Istana Merdeka. Sebanyak 8.100 peserta ditargetkan hadir pada 17 Agustus 2026.
Perbaikan 256 RTLH di Gunungkidul ditargetkan selesai akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juli, 101 rumah telah rampung dibangun.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri nonblok di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
BI menyiapkan GPIPS untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga melalui penguatan produksi serta distribusi.
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Banyumas ditargetkan dimulai Oktober 2026 dan mulai beroperasi pada tahun depan.
KPU Kulonprogo menyiapkan kurikulum demokrasi yang terintegrasi dalam mata pelajaran Pancasila atau PKN di sekolah dan madrasah.