UMKM Harus Tangkap Peluang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

JOGJA—Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda DIY terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa melalui platform digital, khususnya e-katalog lokal. Upaya ini diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas pasar UMKM.

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pertama Biro PBJ Setda DIY, Sri Agung Wibowo, menyampaikan antusiasme pelaku UMKM cukup tinggi meskipun kemampuan mereka berbeda-beda.

“UMKM sangat antusias. Tetapi, kemampuannya tidak sama, jadi harus bertahap,” ujar Sri Agung dalam Podcast Biro PBJ Setda DIY bertajuk Pengadaan Barang dari UMKM: Mendukung Ekonomi Lokal, Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM DIY, sekitar 30% hingga 40% UMKM sudah masuk e-katalog lokal. Menurutnya, capaian tersebut cukup baik untuk periode tiga hingga empat tahun terakhir. Namun, ia mengakui masih banyak kendala teknis yang dihadapi UMKM, mulai dari pengelolaan administrasi hingga pemasaran. Untuk membantu pelaku usaha, Biro PBJ bersama dinas terkait rutin melakukan pendampingan.

“Seminggu sekali ada pertemuan zoom kalau ada masalah yang ingin disampaikan. Kemudian dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi juga mengadakan pelatihan, terutama bagaimana cara meningkatkan produk,” kata Sri Agung.

Pejabat Fungsional Umum Biro PBJ Setda DIY, Agus Budi Handoyo, menegaskan potensi UMKM Jogja sangat besar, meskipun baru sebagian yang memanfaatkan platform pengadaan digital. Menurutnya, produk UMKM yang masuk dalam pengadaan pemerintah sangat beragam, mulai dari kebutuhan kuliner hingga kerajinan dan souvenir.

BACA JUGA: Aliran Dana Pemerasan K3, KPK: Immanuel Ebenezer Terima Rp3 miliar

Namun, ia mengakui ada sejumlah tantangan utama, yakni literasi digital, kontinuitas penyediaan barang dalam jumlah besar, serta pemahaman regulasi.

“Ketika pemerintah belanja, misal makanan dalam jumlah besar, bisa tidak UMKM menyediakan? Ketika memasuki platform digital, pangsa pasar akan semakin luas dan terbuka lebar,” kata Agus.

Dukungan terhadap UMKM juga datang dari legislatif. Anggota Komisi C DPRD DIY, Suwardi, menilai keterlibatan UMKM dalam belanja pemerintah sangat strategis karena bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat. “UMKM di Jogja ini menyenangkan, jumlahnya ada sekitar 349.000 dengan jenis usaha yang berbeda-beda,” katanya.

Menurut Suwardi, kebutuhan barang pemerintah daerah bisa dipenuhi oleh UMKM jika didukung dengan pembinaan yang tepat. Hal itu sejalan dengan Perda DIY No.9/2017 tentang Pembinaan dan Pengendalian UMKM.

Pembinaan yang diberikan pemerintah mencakup aspek legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, manajemen, hingga strategi pemasaran.

Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan UMKM dalam pengadaan barang akan membawa manfaat ganda, baik bagi pertumbuhan usaha maupun ekonomi masyarakat. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.