Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
irektur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menilai, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. - ist
SEMARANG–Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menilai, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Sebab, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin melalui kebijakan-kebijakannya memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi di sektor tersebut.
"Dukungan Jawa Tengah terhadap penguatan ekonomi syariah ini luar biasa. Dalam gelaran Anugerah Adinata Syariah, Jateng selalu ada yang menang. Komitmen kepala daerah juga sudah masuk dalam arah kebijakan. Jawa Tengah ini sudah masuk radar provinsi dengan pengembangan ekonomi syariah yang besar," ucap Emir acara Penguatan Literasi Brand Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah, di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 6 November 2025.
Menurut dia, ekonomi syariah saat ini sudah bukan saja sekadar alternatif pembangunan perekonomian. Akan tetapi masuk dalam mainstraim ekonomi, yang diturunkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sudah ada 26 provinsi yang memasukkan muatan ekonomi syariah dalam RPJMD, termasuk Jawa Tengah.
Emir mengemukakan, tiga indikator pengembangan ekonomi syariah yang dimasukkan dalam RPJMD, yaitu, jumlah produk tersertifikasi halal, aset perbankan syariah per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan indeks zakat nasional yang diukur sampai kabupaten/kota.
"Dalam hal ini Jateng sudah memenuhinya," katanya.
Meskipun demikian, Emir mengungkapkan, masih ada pekerjaan rumah dalam pengembangan ekonomi syariah, yakni inklusi keuangan syariah tingkat nasional yang masih berada di angka 13 %. Pun demikian, literasi keuangan syariah akan terus digenjot.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS) Jawa Tengah Nyata Nugraha mengamini komitmen Pemprov Jateng tersebut. Dia mencatat, dukungan yang dilakukan Jawa Tengah, sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Di antaraya melalui Jateng Halal Fair di tahun 2024, dan Jateng Halal Festival pada tahun 2025. "Jawa Tengah juga menerima Adinata Syariah zona Khas tahun 2024," katanya.
Ke depan, kata dia, Jateng juga sedang menggodog kawasan wisata ramah muslim, yang kemungkinan akan dicanangkan bersamaan dengan pelaksanaan MTQ Nasional di Jawa Tengah.
"Ini akan menjadi terobosan bagi Jawa Tengah, yakni mengubah desa wisata menjadi desa wisata ramah muslim pertama di Jawa Tengah," ungkapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan, terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari KNEKS maupun KDEKS terhadap pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah.
Dia mengatakan, jika mendasari pada jumlah penduduk, mayoritas masyarakat Jawa Tengah memeluk agama Islam. Sehingga, perputaran ekonomi di Jawa Tengah semestinya memang dominan ekonomi syariah.
Gubernur Ahmad Luthfi, kata Sekda, juga sudah melihat dari sisi potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah. Sehingga arah kebijakan Jawa Tengah pada tahun 2027, menjadikan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan tersebut, KNEKS melakukan penyematan PIN Brand Ekonomi Syariah kepada Sumarno. PIN diberikan sebagai penghargaan terhadap Jawa Tengah yang memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi syariah. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.
UGM menyiapkan penonaktifan sementara 10 mahasiswa terduga pelaku KBGO di Fakultas Teknik selama 1,5 bulan.
Kopdes Merah Putih akan beroperasi setiap hari, tetapi tidak 24 jam. Agrinas menyiapkan sistem shift untuk mendukung operasional koperasi.
Studi Canva menemukan 98% profesional Indonesia menggunakan AI untuk presentasi, dari mencari ide hingga latihan sebelum tampil.