Telkom Hadirkan Inovasi OCA Berbasis AI di DTI-CX 2026
AIcosystem Buka Cara Baru dalam Mengelola Pengalaman Pelanggan hingga Pengembangan Asisten Virtual
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Rencana Strategis (Renstra) dalam pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN, Senin (8/12/2025).
JAKARTA— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Rencana Strategis (Renstra) dalam pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN, Senin (8/12/2025). Ia meminta seluruh jajaran pusat hingga daerah memanfaatkan momentum akhir 2025 untuk mengevaluasi kinerja dan menyiapkan perencanaan tahun 2026.
“Renstra yang sudah ada di dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2025 ini tolong dipahami dengan baik karena pertanggungjawaban di 2025 nanti akan dikembalikan kepada Renstra,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sesi pembukaan pengarahan Rakernas.
Di hadapan 471 peserta dari seluruh Indonesia, ia menekankan bahwa Renstra telah memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi 13 IKK program penataan ruang, 35 IKK program pengelolaan pertanahan, dan 83 IKK dukungan manajemen. Rakernas 2025 diminta menjadi sarana konsolidasi sekaligus percepatan penyusunan dokumen Renstra secara komprehensif.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja, termasuk percepatan digitalisasi warkah serta perencanaan target hingga 2027. “Ini harus dipahami oleh Teman-teman di manajemen, dipelajari agar apa yang dilakukan sehari-hari mengacu pada Renstra,” ujarnya.
Dalu Agung Darmawan menambahkan bahwa kualitas layanan organisasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan di tingkat kantor pertanahan. “Kantor itu mau baik atau tidak sangat bergantung pada manajemennya,” tegasnya.
Ia mengajak para peserta untuk memaksimalkan Rakernas yang berlangsung pada 8-10 Desember 2025. Menurutnya, penghujung tahun adalah waktu strategis untuk memastikan target 2025 dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menyiapkan fondasi program 2026. “Pastikan perencanaan 2026 sudah diinisiasi sejak awal sehingga tahun depan tinggal melaksanakan,” ujarnya.
Dalam Rakernas bertema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya turut memberikan pengarahan. Acara dipandu oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dan dihadiri jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
AIcosystem Buka Cara Baru dalam Mengelola Pengalaman Pelanggan hingga Pengembangan Asisten Virtual
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.