Lampah Dalu Lereng Merapi Angkat Pesan Pelestarian Lingkungan
Lampah Dalu Merapi 2026 jadi simbol pelestarian lingkungan lewat tradisi budaya di lereng Gunung Merapi.
Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto Karyantoro./ Istimewa -
SLEMAN—Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) DIY yang mengalami penundaan hingga tahap kedua atau batch dua menimbulkan kekhawatiran atas ledakan timbulan sampah di Bumi Mataram. Setiap kabupaten/ kota bersiasat untuk mengurangi produksi sampah dari segala lini.
Di Kabupaten Sleman, Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto Karyantoro, menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilimpahkan pada pemerintah. Kendati menjadi pembuat kebijakan dan pemegang peran leading sector, masyarakat perlu terlibat aktif dalam pengurangan produksi sampah.
Kendati demikian, ia tidak memungkiri bahwa perlu ada intensivitas edukasi pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Bahkan meski masyarakat perdesaan masih memiliki lahan luas untuk membuat jugangan, pemilahan tetap harus dilakukan.
“Titik beratnya ada pada peran pemerintah kabupaten untuk mengedukasi pemilahan sampah di level masyarakat,” kata Hasto dihubungi, Jumat (29/5/2026).
Pemilahan berlaku baik terhadap masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Sampah anorganik perlu dikelola sedemikian rupa dengan mempertimbangkan sifatnya yang sulit terurai. Berbeda dengan sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk hanya dengan menimbun.
Perlakuan terhadap jenis sampah itu bisa dilakukan setelah masyarakat melakukan pemilahan. Sebab itu, Hasto selalu menekankan pemilahan sejak dari hulu. Masyarakat bisa menggunakan kantong atau wadah untuk memisahkan jenis sampah.
Ia tidak menyarankan untuk membakar sampah jenis apa pun tanpa ada fasilitas yang mumpuni. Sampah yang dibakar secara serampangan akan menimbulkan masalah lain, seperti kesehatan akibat asap yang melepaskan polutan beracun. Infeksi saluran pernapasan (Ispa) menjadi penyakit paling lekat dengan asap dan polutan.
Selain dampak terhadap saluran pernapasan, proses pembakaran berpotensi menghilangkan unsur hara pada tanah. Artinya, pengelolaan terhadap sampah perlu dilakukan secara baik dengan memperhatikan regulasi yang ada.
Hasto menyarankan masyarakat untuk menggiatkan bank sampah. Hingga saat ini ada sekitar 301 bank sampah di Bumi Sembada. Ditambah dengan keberadaan 44 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan 14 transfer depo, Sleman seharusnya tidak perlu khawatir ledakan sampah. Hal ini bisa terlaksana ketika fasilitas pengelolaan sampah tersebut beroperasi maksimal.
“Sebagai legislator, kami juga sudah melakukan reses. Hal yang memang masih menjadi kendala dalam pengelolaan sampah level rumah tangga ya edukasi,” katanya.
Dengan mempertimbangkan timbulan atau volume sampah per hari yang mencapai 601.600 kilogram (kg) dengan jumlah penduduk 1,1 juta, maka setiap orang memproduksi sampah 0,51 kg per hari.
Hasto meminta optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah segera dilakukan. Mitigasi dan kesiapan menjadi kunci penanganan sampah. Persoalan timbulan sampah yang dapat diselesaikan akan mencegah persoalan lanjutan baik kesehatan maupun sosial.(Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lampah Dalu Merapi 2026 jadi simbol pelestarian lingkungan lewat tradisi budaya di lereng Gunung Merapi.
Program Mas JOS telah menjangkau 45 kelurahan di Kota Jogja. Warga diajak memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
Tiwi/Fadia melaju ke 16 besar Macau Open 2026 usai menang telak atas wakil India. Leo/Daniel juga lolos setelah lawan mundur.
BKSDA Sumbar memastikan harimau Sumatra yang muncul di Agam merupakan induk dan anak. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan saat berkebun.
Jelang Pilur serentak Gunungkidul 2026, lurah diwajibkan menyerahkan LPJ akhir masa jabatan kepada bupati paling lambat 26 Juni 2026.
Dinkes Bantul menargetkan 460.000 warga mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis 2026 dengan strategi jemput bola hingga komunitas.