Perkuat Ekonomi, Taj Yasin Dorong MBG Serap Telur Peternak Lokal

SEMARANG—Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).

Taj Yasin yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jawa Tengah menegaskan, keberadaan ribuan dapur MBG harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya peternak, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM daerah.

“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Taj Yasin.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720.902 kilogram per minggu. Namun, angka tersebut masih di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.

Sementara itu, kebutuhan daging ayam tercatat lebih besar, yakni mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun, setara 1,3 persen dari total produksi di Jawa Tengah.

Untuk meningkatkan serapan produk lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebutuhan SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri.

“Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegasnya.

Ia mencontohkan, SPPG di daerah seperti Banjarnegara diharapkan mengutamakan pasokan bahan pangan dari wilayah setempat guna menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga peternak.

Taj Yasin juga menyoroti harga telur di tingkat peternak yang masih berada di kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.

“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.

Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan kesepakatan tersebut akan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat serapan bahan baku lokal. Pengawasan juga akan diperketat melalui Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota dan BGN.

Saat ini, Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok bahan pangan lainnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.