Stok Beras di Jateng Melimpah tapi Harga Naik, Ahmad Luthfi Instruksikan Intervensi

SEMARANG— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras di wilayahnya hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton. Sementara itu, kebutuhan beras tercatat 2.809.248 ton sehingga terdapat surplus 1.538.853 ton.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta dinas terkait memastikan persediaan beras tersebut terdistribusi secara lancar hingga ke konsumen. Hal itu menyusul hasil pemantauan harga pada 2–6 September 2026 yang menunjukkan adanya kenaikan harga beras di tingkat pengecer.

Luthfi menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah dan Bulog untuk memperbanyak Gerakan Pangan Murah (GPM) serta melakukan intervensi pasar guna mengantisipasi kenaikan harga.

“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi saat menerima audiensi Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di Semarang, Selasa (8/9/2026).

Pemantauan harga telah dilakukan di sejumlah pasar, di antaranya Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2,5%.

Untuk beras medium non-SPHP, harga naik 0,74% hingga 11,11% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran harga Rp14.000–Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, beras premium mengalami kenaikan 0,67% hingga 14,09% di atas HET, dengan harga sekitar Rp15.000–Rp17.000 per kilogram.

Adapun harga beras SPHP relatif stabil, yakni sekitar Rp60.000–Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.

Kenaikan harga beras diduga dipicu oleh tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram. Sementara harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666 per kilogram.

Distributor, subdistributor, grosir, agen, hingga pengecer ditengarai menahan penjualan karena tidak ingin mengalami kerugian akibat kenaikan harga GKP dan tekanan dari ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah.

“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegas Luthfi.

Kepala Dishanpan Jawa Tengah Widi Hartanto menambahkan, pemantauan harga pasar terus dilakukan bersama dinas terkait. Operasi pasar juga terus digelar untuk menjaga distribusi dan pergerakan harga beras, salah satunya melalui bantuan pangan dan GPM.

“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.

Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Gandi Prarista mengatakan penyaluran beras SPHP di wilayahnya telah mencapai 100%. Penyerapan beras juga sudah mencapai 100% dari target.

Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Bulog Jawa Tengah mendapat tambahan target dari Bulog pusat untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 90.000 penerima selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton. Setelah dikurangi bantuan pangan, akhir tahun masih ada 200 ribu ton. Ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” ujarnya. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.