Sekitar 9.000 Warga Jateng Daftar SMK Go Global, Tertinggi Nasional
"Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target,"
Sekitar 9.000 warga Jawa Tengah telah mendaftar SMK Go Global. Jumlah itu menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan serapan SMK Go Global dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar nasional.
SEMARANG — Sekitar 9.000 warga Jawa Tengah telah mendaftar SMK Go Global. Jumlah itu menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan serapan SMK Go Global dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar nasional.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026.
SMK Go Global merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas, serta sertifikasi pekerja migran Indonesia sesuai kebutuhan berbagai sektor lowongan pekerjaan global.
Pada 2026 setiap daerah ditarget menerima 8.000 orang, pesertanya bisa dari umum, sarjana, dan SMA. Tahun 2027 mendatang target serapan itu akan ditingkatkan, baik secara nasional maupun untuk Jawa Tengah.
"Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional," kata Mukhtarudin.
Jawa Tengah secara nasional juga menjadi salah satu daerah dengan kontribusi pekerja migran Indonesia terbesar. Kesepakatan bersama antara KP2MI dengan Pemprov Jateng merupakan bentuk sinergisitas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia. Termasuk peningkatan kompetensi, kualitas, dan sertifikasi pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah.
"Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat, karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita, bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, jumlah pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah per Oktober 2026 tercatat sebanyak 64.449 orang. Daerah asal pekerja migran dari Jawa Tengah didominasi oleh Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas. Negara tujuan penempatan terbesar meliputi Taiwan, Hongkong, dan Malaysia.
"Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi, lalu ada Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita," ujarnya.
Kerja sama dengan KP2MI tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan kepada para pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah. Baik dari kesiapan, pemberangkatan, sampai pada penempatan dan pengawasan selama berada di negeri orang.
"MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja," katanya. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
"Belum ada MoU saja dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target,"
iQIYI menyiapkan empat serial orisinal Indonesia pada 2027 dan memperluas investasi konten lokal di tengah popularitas dracin.
FAA menghentikan seluruh penerbangan di AS akibat gangguan telekomunikasi. Sejumlah bandara besar terdampak penundaan dan pembatalan.
Prabowo meminta efisiensi BBM dan listrik serta percepatan pabrik pakan ternak dan peternakan ayam dalam rapat di Istana Bogor.
DPKPAD Bantul menggelar lelang kendaraan dinas bekas hingga alat berat dalam kondisi scrap pada 16 November 2026. Harga limit mulai Rp1,3 juta.
Kemnaker memberi waktu hingga Oktober 2027 bagi perusahaan untuk mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke Dana Cadangan Pesangon.