Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Poltekimipas Perkuat Pengawasan Orang Asing

JOGJA— Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian bertema “Penguatan Pengawasan Orang Asing Berbasis Masyarakat” di 1O1 URBAN Heritage Yogyakarta LYNN, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Kelurahan Mantrijeron menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) program Desa Binaan Imigrasi. Kerja sama ini menjadi landasan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengawasan orang asing.

Kegiatan diikuti perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan Mantrijeron, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Jagawarga, perangkat RT/RW, Karang Taruna, serta warga dari Kampung Ngadinegaran, Mangkuyudan, Jogokaryan, Mantrijeron, dan Danunegaran.

Wakil Direktur Poltekimipas, Budy Mulyawan menegaskan pengawasan orang asing tidak dapat hanya mengandalkan petugas Imigrasi. Peran serta masyarakat diperlukan melalui peningkatan kesadaran hukum dan keberanian melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang.

Lurah Mantrijeron, Agung Nugroho menyambut baik penandatanganan PKS tersebut. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan dan Imigrasi, sekaligus mencegah pelanggaran keimigrasian, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

PKS ditandatangani Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Lurah Mantrijeron. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan juga diisi penyerahan cendera mata dari Poltekimipas kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kelurahan Mantrijeron.

Pada sesi materi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Benu Elamrusyia, S.H., M.H., memaparkan peran Kejaksaan dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Materi mencakup koordinasi dan pertukaran data, analisis potensi kerawanan, hingga pelaksanaan operasi gabungan.

Ia juga menjelaskan sejumlah tindak pidana keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia. Menurutnya, koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dan Jaksa Penuntut Umum diperlukan dalam penanganan perkara.

Sementara itu, dosen Poltekimipas, Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos., M.A.P., melalui materi bertajuk “Desa Sadar Imigrasi, Masyarakat Terlindungi” mengajak masyarakat mengenali potensi kerawanan di lingkungan masing-masing dan menyampaikan informasi awal kepada petugas Imigrasi. Namun, masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pemeriksaan ataupun penindakan sendiri.

Ia juga mengingatkan warga untuk mewaspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur nonprosedural karena berisiko menjerat calon pekerja migran dalam praktik TPPO dan TPPM.

Sesi tanya jawab berlangsung antusias. Sejumlah peserta membahas mekanisme penyampaian informasi serta peran masyarakat dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.

Di sela kegiatan, Poltekimipas turut membagikan paket makanan kepada jamaah Salat Jumat di Masjid Mustaqim, Yogyakarta, sebagai bentuk kepedulian sosial.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta berharap terbangun jejaring informasi dan sinergi berkelanjutan antara Imigrasi, Poltekimipas, Kejaksaan, pemerintah kelurahan, serta masyarakat. Partisipasi warga diharapkan dapat memperkuat pengawasan orang asing sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sadar hukum keimigrasian. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.