Nepal Kagumi Pelayanan Publik di Kantor BPN Kulonprogo

JOGJA—Delegasi dari Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal melakukan studi kunjungan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulonprogo, Rabu (13/8/2025). Rombongan dari Nepal dipimpin Ganesh Prasad Bhatta sebagai Joint Secretary MoLMCPA.

Setibanya di Kantor BPN Kulonprogo, rombongan diperkenalkan dengan layanan drive thru untuk pengecekan berkas pengurusan administrasi pertanahan. Mereka melihat mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik secara mandiri. Ganesh mengaku takjub dan kagum saat berada di Kantor BPN Kulonprogo. "Saya belum pernah melihat sebelumnya, luar biasa sekali pelayanan drive thru. Pemalsuan data tidak dapat dilakukan di Kantor BPN Kulonprogo," ucapnya. Menurutnya, dalam studi kunjungan ke Kantor BPN Kulonprogo delegasi dari Nepal tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis terkait dengan administrasi pertanahan.

Kunjungan ini, menurut Ganesh, menjadi inspirasi untuk melakukan sesuatu yang baru di Nepal. "Termasuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi inspirasi kami untuk diadopsi di Nepal," katanya.

Menurutnya, kunjungan ke Kantor BPN Kulonprogo merupakan tindak lanjut upaya digitalisasi administrasi hukum pertanahan di negaranya. Ganesh menilai, pelayanan dan terobosan yang dilakukan Kantor BPN Kulonprogo sangat luar biasa.

"Kami tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara teknis, tetapi juga pengalaman pertama melihat pelayanan drive thru. Di Nepal dan beberapa daerah yang saya kunjungi belum ada," katanya.

BACA JUGA: Pengamen Malioboro Bakal Ditertibkan Menjelang Persiapan HUT Kota Jogja

Kepala Kantor BPN Kulonprogo, Margaretha Elya Lim Putraningtyas, menyambut baik kunjungan lapangan dari delegasi Nepal. Menurutnya, jajarannya mengintegrasikan data penilaian tanah untuk perhitungan pajak Kulonprogo. Integrasi menjadi wujud kolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo.

Kantor BPN Kulonprogo menjadi pelopor pertama di DIY yang melakukan integrasi data pertanahan dengan pajak daerah. "Diharapkan sinergitas yang dibangun memberikan dampak positif terhadap nilai ekonomi masyarakat Kulonprogo," katanya. Perempuan yang akrab disapa Ely ini juga menjelaskan pelayanan online yang membuat delegasi Nepal kagum.

Drive thru menjadi upaya aktif melakukan transformasi digital data manajemen dan pelayanan pertanahan. Layanan tersebut menjadi wujud nyata Kantor BPN Kulonprogo sebagai wilayah bebas korupsi (WBK).

Kepala Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Vito Haga Mursa, mengatakan Kantor BPN Kulonprogo dipilih menjadi tujuan kunjungan delegasi Nepal karena pelayanan publiknya terbaik. Apalagi, Kantor BPN Kulonprogo juga meraih penilaian tertinggi nasional terkait pelayanan publik mencapai angka 99,94 dari

Ombudsman, dan penghargaan KemenpanRB terkait WBK. "Kantor BPN Kulonprogo menjadi percontohan kantor pertanahan lain di Indonesia," katanya. (Advetorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.