Indikator Makro Jateng Lampaui Target, Ekonomi Tumbuh Progresif

Harianjogja.com, SEMARANG—Indikator makro pembangunan Jawa Tengah dalam setahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menunjukkan tren progresif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menembus 5,37%, melampaui target 4,8%, sekaligus menjadi penopang utama penguatan kinerja pembangunan daerah.

Capaian tersebut terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur, Senin (23/2/2025). Evaluasi dilakukan melalui delapan indikator utama kepemimpinan, dengan mayoritas target pembangunan tercapai dan sebagian melampaui standar nasional.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menyampaikan bahwa stabilitas birokrasi dan konsistensi kebijakan ekonomi menjadi faktor kunci selama satu tahun terakhir. Menurutnya, sinkronisasi antarsektor memperkuat fondasi pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi 5,37%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 4,66%, masih dalam rentang target sasaran. Di sisi lain, angka kemiskinan tercatat 9,39%, stabil dan berada dalam kisaran target pembangunan 9,00%–9,66%.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah mencapai 94,06, melampaui target awal 91,5. Capaian ini dinilai mencerminkan komitmen kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien.

Kinerja fiskal daerah juga menunjukkan penguatan. Otonomi Fiskal Daerah berada di angka 63,01%, menandakan kemandirian ekonomi Jawa Tengah yang semakin solid. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tercatat 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia berada di angka 0,59 (2024) karena pembaruan data terbaru masih menunggu rilis resmi.

Zulkifli menilai, dalam satu tahun kepemimpinan, Luthfi–Yasin telah mendorong transformasi pada tiga sektor utama: ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai capaian tersebut secara umum memuaskan jika merujuk indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya kreativitas birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi peningkatan pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan sektor pajak, melainkan perlu diimbangi optimalisasi aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

Dari sisi investasi, realisasi yang mencapai Rp88 triliun diharapkan tidak berhenti pada pertumbuhan angka semata. Investasi dinilai harus berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta memperkuat struktur ekonomi daerah secara inklusif.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, melihat gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama mencerminkan filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih”.

“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujarnya.

Menurutnya, nilai tersebut tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Namun, ia menegaskan bahwa sepi ing pamrih tidak berarti meniadakan publikasi kinerja, sebab transparansi tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi.

“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menilai periode satu tahun memang relatif singkat, tetapi capaian awal tersebut menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan Luthfi–Yasin untuk melangkah pada empat tahun berikutnya, terutama dalam memperkuat pendekatan kualitatif agar persepsi publik berjalan seiring dengan capaian kuantitatif pembangunan Jawa Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.