ORI DIY Temukan Penyalahgunaan Jalur Mutasi dan Numpang KK di SPMB

JOGJA—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan dugaan penyalahgunaan jalur mutasi hingga praktik menumpang kartu keluarga (KK) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Temuan tersebut menjadi salah satu persoalan yang mencuat di tengah lonjakan aduan masyarakat di sektor pendidikan.

Kepala Keasistenan Pencegahan ORI DIY, Chasidin, mengatakan pihaknya menerima 34 aduan terkait pelaksanaan SPMB selama April-Juni 2026. Jumlah tersebut didominasi laporan yang masuk pada Juni, yakni sebanyak 25 aduan atau sekitar 73,5% dari total laporan.

Sebanyak 19 aduan berasal dari jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat, sedangkan 15 aduan berasal dari jenjang SMP atau sederajat. Persoalan yang dilaporkan beragam, mulai dari jalur domisili, afirmasi, prestasi, hingga jalur mutasi.

"Kami masih menemukan adanya numpang KK di tingkat SMA. Ada tiga laporan yang masuk dan setelah kami verifikasi ternyata benar," kata Chasidin saat jumpa pers, Selasa (14/7/2026).

Selain itu, ORI DIY juga menerima laporan mengenai peserta yang diduga menggunakan jalur afirmasi meski kondisi ekonominya tergolong mampu. Ada pula aduan terkait jalur domisili yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan radius sekolah.

Di Kabupaten Bantul, Ombudsman juga menemukan persoalan pada sistem penilaian jalur prestasi di tingkat SMP. Akibat gangguan sistem, nilai prestasi sejumlah calon peserta didik sempat berubah hingga melampaui batas maksimal yang diatur dalam petunjuk teknis.

Menurut Chasidin, persoalan yang paling menjadi perhatian ialah dugaan penyalahgunaan jalur mutasi, terutama di Kota Jogja. Jalur tersebut diduga dimanfaatkan oleh sejumlah orang tua yang hanya berpindah bidang tugas di instansi yang sama tanpa berpindah domisili.

"Yang kami temukan saat ini menumpuk di Kota Jogja. Orang tuanya hanya pindah bidang, tetapi digunakan sebagai dasar mendaftarkan anak melalui jalur mutasi," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, jalur mutasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar berpindah tempat tinggal akibat perpindahan tugas. ORI DIY telah meminta data pendaftaran jalur mutasi di seluruh kabupaten dan kota untuk memastikan apakah persoalan tersebut terjadi secara luas atau hanya bersifat kasuistis.

Lonjakan laporan terkait SPMB turut mendorong sektor pendidikan menjadi substansi yang paling banyak diadukan sepanjang semester I 2026. Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi, menyebut terdapat 55 laporan yang berkaitan dengan pendidikan selama Januari-Juni 2026.

"Substansi pendidikan mengalami lonjakan yang sangat tajam dan menjadi yang paling banyak dilaporkan pada semester ini," kata Muflihul.

Secara keseluruhan, ORI DIY menerima 270 akses masyarakat selama semester I 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 137 laporan masyarakat, 115 konsultasi, 14 surat tembusan, dan empat Respons Cepat Ombudsman (RCO).

Pemerintah daerah menjadi kelompok instansi yang paling banyak diadukan dengan 78 laporan. Selanjutnya, lembaga pendidikan negeri sebanyak 15 laporan dan lembaga pendidikan swasta sebanyak 14 laporan.

Berdasarkan wilayah, instansi di Kabupaten Sleman menjadi yang paling banyak dilaporkan, yakni 53 laporan. Posisi berikutnya ditempati Kota Jogja dengan 47 laporan dan Kabupaten Bantul sebanyak 23 laporan. Dugaan maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah tidak memberikan pelayanan dan penyimpangan prosedur.

Di sisi lain, ORI DIY mencatat penyelesaian berbagai laporan berhasil memulihkan kerugian material masyarakat hingga Rp3,57 miliar. Nilai tersebut berasal dari penyelesaian kasus di sektor perbankan, perizinan pekerja migran, pengawasan pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan jaminan kesehatan. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.