Pemkab Bantul Genjot Pendidikan: Seragam Gratis dan Gaji Guru Naik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu program prioritas hingga 2029.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kesiapan generasi penerus dalam mengelola bangsa. “Karena itu, kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan agar generasi mendatang benar-benar siap menghadapi tantangan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Menurut Halim, kualitas pendidikan tidak lepas dari peran guru sebagai ujung tombak pembelajaran. Itulah sebabnya, Pemkab berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.

Bupati menyebutkan, mulai tahun ini gaji guru honorer ditargetkan minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK). “Sebelumnya gaji guru honorer hanya sekitar Rp300.000. Kini kami tingkatkan agar lebih layak,” katanya.

Selain peningkatan gaji, pemerintah daerah juga menanggung iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan jaminan sosial sekaligus mendorong para guru untuk lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menambahkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di wilayah Bantul.

Anggaran Rp5 Miliar

Program ini direncanakan direalisasikan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Bantul telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar yang bersumber dari APBD Bantul 2026. “Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pengadaan bahan seragam bagi siswa baru,” jelas Aris.

Dia a menjelaskan, bantuan diberikan dalam bentuk kain seragam. Siswa baru jenjang SD akan menerima bahan seragam merah putih, sedangkan siswa baru SMP akan mendapatkan kain seragam putih biru.

Lebih lanjut, proses penjahitan seragam akan difasilitasi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang disalurkan ke masing-masing sekolah. Skema ini tidak hanya bertujuan meringankan beban orang tua siswa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Kami ingin program ini juga memberikan manfaat bagi para penjahit lokal agar ikut merasakan dampak ekonominya,” ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemkab berharap dapat menciptakan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di sektor jasa penjahitan. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.