Aturan perubahan terkait pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.34/2017.
Satpol PP DIY terus mendapat laporan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan tanah kas desa. Penyelidikan terhadap laporan itu terganjal sikap kalurahan.
Reformasi kalurahan dianggap menjadi kunci pencegahan penyelewengan perangkat kalurahan dalam mengurus tanah kas desa.
Inspektorat DIY masih terus menghitung kerugian negara akibat kasus mafia tanah kas desa.
obinson Saalino tersangka mafia tanah kas desa digugat oleh istri dan karyawannya atas dugaan pencatutan nama yang digunakan untuk mengisi jabatan perusahaan.
Hingga Sabtu (27/5/2023) jumlah korban penyalahgunaan tanah kas desa di Jogja Eco Wisata mencapai 110 orang. Jumlah itu adalah para pembeli hunian atau investor
Sejumlah korban penyalahgunaan (TKD) yang mengadu ke LKBH UP45 menceritakan kisahnya bisa menjadi korban dalam kasus ini.
Tim Pelaksana Lapangan LKBH UP45, Ana Riana menuturkan hingga (27/5/2023) telah ada ratusan korban penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) yang mengadu ke LKBH UP45
Pendamping 190 korban mafia tanah kas desa, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi (UP) 45 menanggapi janji tersangka Robinson.
Korban penyalahgunaan tanah kas desa mengajukan dua tuntutan kepada Robinson Saalino, pengembang kawasan superblok Jogja Eco Wisata di Candibinangun, Sleman.
