Kepala Bidang Ideologi dan Ketahanan Nasional, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Irma Madyastuti Rahayu mengatakan, 144 kalurahan di Gunungkidul sudah mengajukan BKK Dana Keistimewaan untuk program Jaga Warga. Meski demikian, belum seluruhnya mencairkan karena masih ada 22 kalurahan yang belum bisa mencairkan.
Sejumlah kalurahan atau desa di Kulonprogo belum bisa mencairkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19. Musababnya karena belum memenuhi syarat administrasi.
Sebanyak 104 kalurahan telah mencairkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut diharapkan segera dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
Sebanyak 48 Kalurahan yang ada di kabupaten Kulonprogo telah mendapatkan bantuan keuangan khusus (BKK) yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais). Sedangkan, 39 Kalurahan lainnya belum menerima BKK.
Pemda DIY memberikan kemudahan untuk proses pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dana keistimewaan untuk penanganan Covid-19. Petugas memberikan pendampingan selama 24 jam berbagai konsultasi dari kalurahan terkait pencairan dana tersebut.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengajak masyarakat luas untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) yanh diperuntukkan bagi penanggulangan Covid-19 di wilayah setempat. Masyarakat juga diminta tidak segan untuk melaporkan praktik penyelewengan atau temuan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran itu.
Pemda DIY meminta kepada pemerintah kalurahan untuk segera mencairkan dana keistimewaan (Danais) untuk penanganan pandemi Covid-19. Sebab, sampai Kamis (12/8/2021) belum ada satu pun kalurahan yang mencairkan danais.
Pemda DIY mengalokasikan dana keistimewaan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 392 kalurahan dengan masing masing memperoleh Rp50-145 juta dengan total sebesar Rp22,6 miliar.
Pemda DIY meminta pemanfaatan dana keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19 yang diluncurkan ke kalurahan jangan sampai terjadi duplikasi penganggaran. Sebab kalurahan juga memiliki Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyalurkan dana keistimewaan (Danais) total Rp22,6 miliar untuk mempercepat penanganan COVID-19 di level desa.
