Pemda DIY mengaloksikan anggaran hingga ratusan juta rupiah bersumber dari dana keistimewaan untuk beasiswa pendidikan bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) dan pelajar di seluruh DIY. Melalui penggunaan danais untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menganggarkan Rp1,746 miliar dari dana keistimewaan (Danais) untuk peningkatan kapasitas lurah dan pamong desa atau kalurahan.
Lembaga legislatif dalam hal ini DPRD DIY bakal memiliki kewenangan untuk merencanakan penggunaan dana keistimewaan (danais). Hal ini akan diatur lebih rinci melalui Perda Keuangan Daerah yang masuk dalam pembahasan di tahun 2022.
Pandemi Covid-19 dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengacu kepada pelevelan wilayah telah membuat capaian Paniradya Kaistimewan pada 2021 harus bekerja lebih keras. Karena banyak aspek yang harus ditangani oleh Paniradya Kaistimewaan sebagai lembaga pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan urusan Keistimewaan.
Sebanyak 1.734 anak yatim piatu, yatim dan atau piatu yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19 di DIY mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY 2021, Senin (8/11/2021).
Dana keistimewaan (Danais) yang dikucurkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah DIY menembus angka Rp7,5 miliar. Miliaran dana tersebut disalurkan kepada ribuan pelaku UMKM di wilayah DIY.
Sebanyak 34 kalurahan yang berada di garis pantai selatan DIY sepanjang 103 kilometer menjadi perhatian Paniradya Kaistimewan DIY. Puluhan kalurahan tersebut bisa mengakses Dana Keistimewaan (Danais) jika mampu mengembangkan wilayahnya menjadi Desa Maritim.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad menyatakan sampai saat ini tinggal 97 kalurahan dan kelurahan yang belum mengajukan proposal pencairan dana keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19.
Kepala Bidang Ideologi dan Ketahanan Nasional, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Irma Madyastuti Rahayu mengatakan, 144 kalurahan di Gunungkidul sudah mengajukan BKK Dana Keistimewaan untuk program Jaga Warga. Meski demikian, belum seluruhnya mencairkan karena masih ada 22 kalurahan yang belum bisa mencairkan.
Sejumlah kalurahan atau desa di Kulonprogo belum bisa mencairkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) untuk penanganan Covid-19. Musababnya karena belum memenuhi syarat administrasi.
