Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly akan menindaktegas pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong atau hoaks. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk menghentikan penyebaran hoaks karena meresahkan masyarakat.
Terdakwa Ratna Sarumpaet mengaku keberatan dengan kehadiran saksi memberatkan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena berasal dari penyidik Polda Metro Jaya.
Menko Polhukam Wiranto menyamakan penyebar hoaks sama seperti pelaku terorisme. Anggapan itu pun dinilai terlalu berlebihan oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam, Wiranto menyebut berita bohong atau hoaks dianggap menyebar ketakutan agar masyarakat tidak mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, hoaks yang tersebar di masa pemilu ini juga sebagai tindakan terorisme.
Sebanyak 25 saksi yang terdiri dari berbagai ahli dan barang bukti, akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus hoaks terdakwa Ratna Sarumpaet.
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi dari kuasa hukum Ratna Sarumpaet. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai telah membuat surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap.
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet berdoa agar keadilan berpihak kepadanya. Hal itu dikatakannya menjelang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).
Ketua Komite Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Santi Indra Astuti mengatakan Facebook menjadi sarana penyebaran kabar bohong atau hoaks paling dominan, kemudian diikuti WhatsApp dan Twitter.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyatakan terjadi 997 kabar bohong atau hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019. Sebanyak 488 atau sekitar 49,94 % di antara kabar bohong itu bertemakan politik.
Di era digital, kecenderungan berita hoaks dibagikan melalui media sosial. Sehingga sudah tidak lagi melaluispanduk, selebaran atau sejenisnya.
