Sidang lanjutan kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (4/4/2019).
Temuan hoax menjelang pemilihan umum presiden dan legislatif pada 17 April mendatang terus meningkat.
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh hari ini, Rabu (3/4/2019) harus dimaknai dengan benar. Salah satunya dengan diiringi semangat untuk menahan diri tidak menyebarkan berita bohong alias hoaks menjelang Pemilu 2019.
Berita yang terverifikasi hoaks meningkat tajam jelang Pemilu 2019. Pada Agustus 2018 berita yang terbukti palsu jumlahnya hanya 25, tetapi Januari 2019 naik tujuh kali lipat. Hingga Februari kembali naik dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya menjadi total 353 hoaks. Angka tersebut merupakan data terbaru yang dikumpulkan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
Selama Maret 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat terdapat lebih dari 453 hoaks atau kabar bohong yang beredar di media sosial. Kominfo menyebut dari angka tersebut, ada 130 hoaks terkait isu politik. Sehingga total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kemenkominfo menjadi 311 hoaks.
Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto menilai ada yang keliru terkait penyebaran berita bohong atau hoaks bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Henry menganggap penyebaran hoaks di Indonesia tidak bisa diatasi dengan UU ITE.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta pihak kepolisian untuk terus menindak pembuat serta penyebar berita bohong atau hoaks, khususnya menjelang Pemilu 2019.
-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mencatat berita bohong atau hoaks meningkat menjelang pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April 2019.
Pemilu rupanya dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan hoaks. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Rudiantara menyebut, jumlah berita bohong atau hoaks makin meningkat menjelang Pemilu 2019. Peningkatan tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2018 dengan jumlah 25 hoaks.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly akan menindaktegas pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong atau hoaks. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk menghentikan penyebaran hoaks karena meresahkan masyarakat.
