Jokowi Minta Pengawasan Internal Kejaksaan Ditingkatkan
Jokowi menilai pembenahan dari hulu sampai hilir di internal kejaksaan dan dalam relasi dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.
Jokowi menilai pembenahan dari hulu sampai hilir di internal kejaksaan dan dalam relasi dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.
Penguatan etika kepada para hakim melalui serangkaian pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bisa mencegah praktik judicial corruption.
Dugaan monopoli dan persekongkolan terendus dalam kasus ekspor benih lobster. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus monopoli ekspor benih bening lobster (benur) ke tahap penyelidikan.
Ali Mochtar Ngabalin mengaku laporannya dipicu oleh komentar dua orang di media daring bahwa dirinya terlibat dalam kasus korupsi Edhy Prabowo.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan 300 perkara tindak pidana umum sejak Oktober 2019-November 2020 dengan mempertimbangkan asas restorative justice atau keadilan restoratif.
Pengacara Fredrich Yunadi diam-diam telah menggugat perdata kliennya Setya Novanto dan isterinya Deisti Astriani ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masalahnya karena belum melunasi jasa pengacara.
Pelaku pembegalan terhadap perwira Marinir TNI AL itu terdapat empat orang, namun dua tersangka telah diciduk anggota Polda Metro Jaya.
JAMDatun Kejaksaan Agung Feri Wibisono akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang memvonis Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bersalah dan melawan hukum.
Sehubungan dengan munculnya kejadian yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan PT Garuda Mitra Sejati yang menaungi The Rich Jogja Hotel, Jogja City Mall, Sleman City Hall dan Top Malioboro Hotel, kami mengimbau kepada para calon karyawan untuk lebih berhati-hati terhada pinformasi di media online mengenai proses recruitment PT Garuda Mitra Sejati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini bisa mengambil alih kasus dari Polri dan Kejaksaan Agung. Hal itu didasarkan Peraturan Presiden No.102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.