Bantul
77 Toko Swalayan di Bantul Ilegal
Sebanyak 77 toko swalayan di Bantul dipastikan tak berizin. Bahkan satu di antaranya sudah mendapatkan teguran dari Pemkab.
Tag: perizinan
Daftar artikel
Jogja
SKCK Sudah Tak Relevan Diberlakukan, Ini Alasannya
Izin penelitian dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dianggap sudah tidak relevan diterapkan saat ini. Pemerintah kini gencar memangkas birokrasi maupun perizinan yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan.
Jogja
Bangunan di Atas 20 Tahun di Jogja Gratis Mengurus IMB
Untuk mendorong agar setiap bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan menghapus denda bagi masyarakat yang hendak mengurus IMB dengan masa bangunan minimal 20 tahun. Adapun biaya retribusi terap berlaku seperti biasa.
News
Pemerintah Berencana Hapus Amdal dari Syarat Perizinan Usaha
Pemerintah berencana menghapus syarat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk mereformasi proses perizinan.
News
IMB Akan Dihilangkan, Menteri Agraria: Tetap Ada Pengawasan
Regulasi mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) direncanakan dihapus.
Bantul
Baliho Miliknya Dianggap Ilegal, Timses Dewata: Ini Bisa Jadi Politis
Baliho yang memampang potret salah satu kandidat calon Bupati Bantul, Dewata Eka Putra itu ditertibkan lantaran tak berizin.
Sleman
Bangunan Indekos Tak Berizin di Sleman Bakal Ditertibkan
Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kabupaten Sleman mulai mengintensifkan tindakan proyustisi terhadap para pelaku usaha pemondokan yang menjalankan usahanya tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan.
Kulonprogo
Program Jemput Bola Mudahkan Pelaku Usaha Wisata dalam Mengurus Izin
Pelaku usaha wisata didorong untuk meningkatkan kapasitas dalam pengembangan usahanya, khususnya dari aspek legalitas.
News
Izin Reklamasi Pulau H Dicabut Anies Baswedan, Dibatalkan Lagi oleh PTUN
Pencabutan izin reklamasi Pulau H di Jakarta dibatalkan pengadilan.
Ekbis
Hore … Kantor Imigrasi 1 Yogyakarta Bakal Terbitkan E-Paspor
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berupaya memperluas pengadaan elektronik-paspor (e-paspor). Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta bersiap untuk memberikan layanan yang direncanakan terealisasi tahun ini.
