Presiden Joko Widodo mengaku tidak puas atas kinerja dan terobosan dalam menggenjot ekspor dan investasi di Indonesia. Hal tersebut dikemukakannya saat memberikan sambutan dalam rapat terbatas (ratas) tentang Pembahasan Terobosan Kebijakan Investasi, Ekspor, dan Perpajakan.
Lantaran persyaratan yang terlalu banyak untuk pengajuan perizinan, puluhan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Madiun, Jawa Timur, terancam kehilangan izin operasionalnya. Perizinan tersebut dilakukan melalui model "online single submission" (OSS) di dinas penanaman modal terpadu satu pintu (DPMTSP).
Pemerintah Kota Jogja akan menganulir pengajuan izin alih fungsi lahan sawah menjadi bangunan, selama masa perpanjangan masa berlaku Peraturan Wali Kota Jogja No.112/2017 tentang Pengendalian Lahan Sawah Beririgasi Teknis.
Budayawan Butet Kertaredjasa kecewa dengan layanan izin usaha di Bantul. Karena izin usaha yang diajukan sejak tiga tahun lalu sampai sekarang belum selesai.
Berdasarkan peraturan Bupati Sleman No.13.1/2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame, reklame-reklame liar tidak berizin yang berada di wilayah Sleman akan langsung ditindaklanjuti dengan pencabutan.
Pemerintah Kecamatan Umbulharjo melayangkan surat peringatan (SP) I kepada pengelola Pondokan Timoho Yogyakarta yang semula bernama @HOM Premiere.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY kembali menertibkan reklame dan baliho, Kamis (26/7/2018). Kali ini operasi dilakukan di sepanjang Jl. Bantul hingga Srandakan, tepatnya di kawasan Mangiran, Bantul.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman meluncurkan program Sistem Informasi Rekomendasi Menara (Sikomen) untuk mempermudah pelayanan rekomendasi bagi provider dalam mengurus izin menara telekomunikasi.
PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sedasa, di Dusun Banjarharjo, Desa Bimomartani, Ngemplak sudah miliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak (18/4/2018) lalu. Sebelumnya PT LKM Sedasa berproses selama dua tahun berjuang agar mendapat izin. PT LKM Sedasa berharap agar semua lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat bisa mendapat izin.
Dua pengelola tempat hiburan malam di Pantai Samas didenda masing-masing Rp10 juta
