Banyaknya toko waralaba berjejaring nasional yang mulai mengajukan perizinan ke Pemkab Bantul, mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Bantul.
Saat ini, lapangan kerja sangat dibutuhkan. Sebanyak 16 juta orang yang 6 juta di antaranya kena putus hubungan kerja (PHK) karena Covid-19 butuh penghasilan. Di sisi lain pemerintah tidak sanggup menerima mereka semua menjadi aparatur sipil negara.
Rubuhnya sejumlah baliho di berbagai wilayah di DIY saat hujan disertai angin kencang membuat pengelolaan dan pengawasan baliho jadi sorotan. Di Bantul, belum ditemukan baliho yang ambruk saat hujan angin pekan lalu.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah di kabupaten Kulonprogo hanya bisa diterbitkan langsung oleh Bupati. IMB tersebut merupakan lampu hijau pembangunan rumah ibadah dan tempat ibadah. Sedangkan, pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadah juga wajib mengantongi izin sementara yang juga diterbitkan oleh Bupati.
Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sekolah negeri di Bantul mengalami kendala. Sebab, tidak semua tanah sekolah negeri di bumi Projotamansari berstatus tanah milik Pemkab Bantul. Bahkan, beberapa masih berstatus pemilik lama.
Pemerintah menghapuskan mekanisme Izin Mendirikan Bangtunan dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tujuan utama kebijakan ini adalah memangkas proses perizinan. Namun, tentu saja harus ada dokuemn yang harus dipersiapkan.
Pemerintah resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).
Sejumlah pengusaha kuliner yang tergabung dalam Kelompok Usaha Jasa Kuliner di wilayah Nanggulan dan Girimulyo mendatangi Kantor DPRD Kulonprogo, Selasa (5/1/2021). Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait sulitnya mendapatkan izin usaha di Kulonprogo.
Guna mengejar target izin mendirikan bangunan (IMB), Pemkab Sleman menggratiskan pengurusan izin tersebut.
Sejak diterapkan moratorium pembatasan pembangunan hotel pada 2014 lalu, sampai saat ini di Kota Jogja belum ada hotel baru yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meski demikian, praktek penginapan dengan sistem harian ditengarai masih kerap terjadi dengan dalih kos eksklusif.
