Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sekolah negeri di Bantul mengalami kendala. Sebab, tidak semua tanah sekolah negeri di bumi Projotamansari berstatus tanah milik Pemkab Bantul. Bahkan, beberapa masih berstatus pemilik lama.
Pemerintah menghapuskan mekanisme Izin Mendirikan Bangtunan dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tujuan utama kebijakan ini adalah memangkas proses perizinan. Namun, tentu saja harus ada dokuemn yang harus dipersiapkan.
Pemerintah resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG).
Sejumlah pengusaha kuliner yang tergabung dalam Kelompok Usaha Jasa Kuliner di wilayah Nanggulan dan Girimulyo mendatangi Kantor DPRD Kulonprogo, Selasa (5/1/2021). Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait sulitnya mendapatkan izin usaha di Kulonprogo.
Guna mengejar target izin mendirikan bangunan (IMB), Pemkab Sleman menggratiskan pengurusan izin tersebut.
Sejak diterapkan moratorium pembatasan pembangunan hotel pada 2014 lalu, sampai saat ini di Kota Jogja belum ada hotel baru yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meski demikian, praktek penginapan dengan sistem harian ditengarai masih kerap terjadi dengan dalih kos eksklusif.
Sebanyak 77 toko swalayan di Bantul dipastikan tak berizin. Bahkan satu di antaranya sudah mendapatkan teguran dari Pemkab.
Izin penelitian dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dianggap sudah tidak relevan diterapkan saat ini. Pemerintah kini gencar memangkas birokrasi maupun perizinan yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan.
Untuk mendorong agar setiap bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan menghapus denda bagi masyarakat yang hendak mengurus IMB dengan masa bangunan minimal 20 tahun. Adapun biaya retribusi terap berlaku seperti biasa.
Pemerintah berencana menghapus syarat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk mereformasi proses perizinan.
