Pemerintah melalui Kementerian Agama akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H seiring dengan informasi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mengumumkan skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di negara itu.
Menag mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021.
Arab Saudi memutuskan untuk melakukan pembatasan jumlah Jemaah calon haji pada 2021. Keputusan itu diambil karena masih merebaknya penyebaran virus corona.
Anggito Abimanyu memastikan bahwa dana milik para jemaah haji aman.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan tak ada investasi gagal dalam pengelolaan dana haji masyarakat Indonesia.
Informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur adalah hal yang menyesatkan.
Lamanya penetapan haji dilakukan sebagai langkah kehati-hatian di tengah kemunculan varian virus baru.
Pembatalan ibadah haji 2021 menimbulkan pertanyaan terkait penggunaan dana haji dari para calon jemaah haji. Namun, DPR RI memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekaligus menepis isu di media sosial yang menyebutkan dana tersebut digunakan untuk proyek pemerintah.
Pemerintah Indonesia telah membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2021, meski Arab Saudi belum mengumumkan mekanisme penyelenggaraan haji tahun ini. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan bahwa kelangkaan vaksin dan mutasi Covid-19 menjadi alasan Saudi tak kunjung umumkan kuota haji tahun 2021.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan dana haji aman, saat Pemerintah telah menetapkan pembatalan ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M.
