Vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan enam peserta tender pembangunan Stadion Mandala Krida bersalah karena melakukan persekongkolan dan persaingan usaha tidak sehat, belum bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemerintah Kabupaten Bantul mulai melelang sejumlah proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memvonis enam terlapor dari peserta tender pembangunan Stadion Mandala Krida bersalah karena melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 tentang persaingan usaha tidak sehat mendapat respons dari Pemda DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY.
Sebanyak dua proyek pembangunan kawasan pedestrian di Jalan Suroto dan sisi barat Malioboro akan diresmikan pada Jumat (21/12/2018) malam.
Lelang proyek pembangunan Stadion Mandala Krida terbukti penuh persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY Edy Wahyudi dan enam perusahaan terbukti bersekongkol dan menjatuhkan denda total sebesar Rp7, 89 miliar.
Tahun ini Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Sleman melelang total 310 paket dengan nilai Rp375 miliar. Namun ada lima paket lelang yang gagal karena waktu yang tidak memungkinkan.
Pemda DIY akan membangun Gedung Jogja Planning Gallery (JPG) dengan tujuh lantai di kawasan Malioboro. Pembangunan gedung yang akan memuat beragam sejarah DIY ini berdampak pada pemindahan Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) DIY ke tempat lain.
Sejumlah proyek pembangunan di Bantul yang memanfaatkan dana keistimewaan terkendala izin pemnfaatan. Sampai saat ini izin pemanfaatan lahan Sultan Grond (SG) dari Gubernur DIY belum keluar. Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Bantul akan mempertanyakan sejumlah izin tersebut ke Pemda DIY dan Kraton Jogja.
Kawasan Desa Balong, Girisubo sempat direncanakan sebagai tempat pengembangan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun demikian, sejak ide muncul di awal 2016 lalu hingga sekarang, program tersebut tidak ada kelanjutannya.
Cakupan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Jogja tidak lagi berbasis Rukun Warga (RW). Cakupan Kampung KB diperluas berbasis kampung agar program KB lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
