APBN bekerja sangat keras demi menjaga ekonomi yang tengah lesu dihantam Covid-19. Dalam dua bulan saja, belanja yang dikeluarkan sebesar Rp266,7 triliun.
Defisit ini lebih rendah dari sasaran di dalam Perpre 72/2020 sebesar Rp1.039,2 atau 6,34 persen PDB.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2020 tercatat telah mencapai Rp 1.423 triliun, sementara untuk belanja negara mencapai Rp 2.306,7 triliun.
Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia hingga September 2020 menembus Rp682,1 triliun atau 4,16% dari pendapatan domestik bruto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut negara lain bisa sampai 20%.
Sampai September 2020 saldo kas anggaran yang masih mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp239,5 triliun. Jumlah ini naik Rp12,4 triliun dibandingkan Agustus 2020 yang hanya tercatat saldo senilai Rp227,1 triliun.
Pemerintah menegaskan bahwa pelebaran defisit dalam APBD merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah dan Pinjaman PEN Daerah.
Pemerintah dan Komisi XI DPR melakukan rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hasilnya, mereka menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) / Nota Keuangan 2021 di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Jumat, 14/08/20). Dalam RAPBN 2021 disampaikan enam asumsi dasar ekonomi makro.
KPK menyatakan akan melakukan penindakan hukum apabila terbukti ada unsur kesengajaan terkait aliran dana APBN yang masuk ke rekening pribadi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamanekau) Suahasil Nazara mengungkap alasan pemerintah menambah utang. Menurutnya, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5%.
