Sudah berulang kali Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal dengan pemerintah daerah. Dia menyayangkan turunnya kinerja belanja pemerintah daerah tersebut karena anggaran yang ada menjadi tidak tersalurkan secara maksimal.
Pemerintah akan menggunakan anggaran dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Hingga akhir April 2022, kinerja baik APBN masih berlanjut. Realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp6,28 triliun (28,72 persen target APBN), tumbuh 1,34 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.
Penurunan tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator efektifnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun terjadi defisit.
Realisasi belanja Pemda DIY di 2021 berhasil melampaui target penyerapan triwulanan. Harapan yang sama bisa dilakukan untuk tahun ini.
Sampai dengan akhir Oktober 2021, realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp17,65 triliun atau 79,97 persen, menunjukkan kemampuan tumbuh sebesar 8,37 persen (yoy).
Faisal Basri gerah dengan keputusan pemerintah yang menghilangkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional kepada 9 juta penerima. Sementara itu, pemerintah melaksanakan proyek-proyek besar yang tidak tepat, seperti proyek food estate, pembangunan ibu kota baru, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
DPR menyetujui kerangka ekonomi makro dan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Bentuk persetujuan ini menjadi bentuk dukungan parlemen kepada pemerintah untuk kembali melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional.
APBN hadir di masyarakat dalam bentuk terjaganya Belanja Negara dalam menopang penerapan PPKM saat pandemi. Belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2021 telah mencapai Rp14,07 triliun atau 64,06 persen dan mampu tumbuh 8,67 persen (yoy).
Budi mengungkapkan bahwa Kemenhub juga mendapatkan penambahan anggaran antara lain dari saldo awal badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp51,89 miliar, dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,8 triliun, dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Rp992,09 miliar sehingga saat ini, pagu akhir sebesar Rp34,24 triliun.
