Pemerintah dan Komisi XI DPR melakukan rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hasilnya, mereka menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) / Nota Keuangan 2021 di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Jumat, 14/08/20). Dalam RAPBN 2021 disampaikan enam asumsi dasar ekonomi makro.
KPK menyatakan akan melakukan penindakan hukum apabila terbukti ada unsur kesengajaan terkait aliran dana APBN yang masuk ke rekening pribadi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamanekau) Suahasil Nazara mengungkap alasan pemerintah menambah utang. Menurutnya, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi di level 5%.
Perekrutan pegawai di daerah yang semakin besar berpotensi memberatkan APBN. Selain menanggung sebagian gaji di daerah, negara juga dibebani oleh biaya pensiun pegawai-pegawai tersebut.
Fraksi Gerindra menyoroti keseimbangan primer APBN yang dari tahun ke tahun terus berada pada angka negatif.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato nota keuangan 2020 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Perwakilan Rakyat. Dalam pidatonya, Pemerintah akan menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tema utama dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistiramengatakan postur pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2019 perlu diubah agar lebih realistis.
Pemerintah disarankan perlu mengerem belanja negara dalam rangka menekan defisit anggaran pada semester II/2019. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik (parpol).
