Ketimbang Hapus PPDB Zonasi, Pemerintah Daerah Diminta Perbanyak Sekolah Negeri
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) membangun dan memperbanyak sekolah negeri agar mampu mencukupi jumlah kebutuhan
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) membangun dan memperbanyak sekolah negeri agar mampu mencukupi jumlah kebutuhan
Ombudsman RI telah menerima sebanyak 300 laporan terkait adanya kecurangan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023.
Presiden Joko Widodo menyebut mempertimbangkan rencana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dihapus.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya mengakui adanya kecurangan selama PPDB zonasi tahun ini.
Disdikpora DIY Minta Agar Penghapusan PPDB Zonasi Dipertimbangkan Kembali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah mempertimbangkan menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan keputusan untuk menghapus kebijakan proses PPDB.
Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan jalur zonasi ini sudah ditetapkan ketika Menko PMK Muhadjir Effendy masih menjabat sebagai Mendikbud.
Kasus pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menumpang di KK orang lain demi bisa masuk sekolah tertentu di Kota Jogja menjadi sorotan DPD RI.
Presiden Jokowi turut menyoroti sejumlah permasalahan penerimaan peserta didik baru alias PPDB, salah satunya soal zonasi