Sesuai amanat Perda batas waktu sosialisasi sejak Perda disahkan adalah satu tahun. Dalam Pasal 22 Perda Kota Jogja No.7/2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunakasi dan Fiber Optik, menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya perda harus memperoleh rekomendasi paling lama satu tahun sejak perda diundangkan.
Reklame yang bertengger di Sleman masih banyak yang melanggar aturan. Mulai Januari hingga pertengahan April 2018, Satpol PP Sleman sudah mengggelar 36 kali penertiban. Pelanggaran banyak terjadi karena reklame melintang jalan dan berada pada median jalan.
Dalam paragraf kedua Perda No.2/2017 mengenai tertib pantai, setiap orang dilarang membuat bangunan permanen atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjagaan pantai dan sistem peringatan dini.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan raperda ini diusulkan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperteguh keamanan dan ketertiban serta pengelolaan risiko bencana yang lebih baik.
Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, sebutnya, sebenarnya sudah pernah menertibkan media iklan tak berizin, tapi sifatnya masih pembinaan.
data mengenai media reklame tak berizin tersebut dihitung per 2015 lalu. Tapi meski demikian, jumlah papan iklan yang berizin tak akan bertambah, karena sejak 2016 ada moratorium pemasangan reklame.
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengku membuat aturan baru yang membolehkan ternak berkeliaran di malam hari ditembak mati.
