Penolakan terhadpa peraturan daerah (perda) berbasis agama dinilai bukan tindakan yang menodai agama.
Penolakan terhadap perda syariah oleh PSI hingga kini terus menimbulkan polemik.
Pembahasan Raperda Transportasi Lokal mulai mengerucut pada larangan penggunaan becak motor (Bentor) sebagai sarana angkutan. Jika tetap beroperasi, ada sanksi yang bisa dijatuhkan.
Pemerintah Kota Padang dan DPRD Padang akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No.4/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010-2030.
Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara soal sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak peraturan daerah berbasis agama.
Perda syariah dan Perda injil dinilai berpotensi merusak persatuan masyarakat Indonesia.
Hingga saat ini belum ada sertifikat laik fungsi (SLF) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo untuk bangunan gedung yang berdiri di wilayah setempat, baik untuk gedung pemerintahan maupun permukiman.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air.
Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata DPRD Kulonprogo mendesak Dinas Pariwisata (Dispar) mengidentifikasi pelaku usaha pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman memberikan kemudahan perizinan pada toko berjejaring lokal. Untuk toko berjejaring nasional, ada sejumlah batasan yang saat ini tengah dibahas di DPRD Sleman melalui Raperda Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
