Lembaga riset demokrasi dan perdamaian Setara Institute menyebutkan motif politik menjadi salah satu latar belakang lahirnya peraturan daerah (perda) intoleran dan diskriminatif di sejumlah daerah.
Anggota DPRD bersama Bupati Gunungkidul menyepakati rancangan APBD Perubahan 2019 menjadi peraturan daerah (perda). Pembahasan anggaran ini terhitung cepat karena draf diberikan pada Jumat (19/7/2019) dan pada Senin (22/7/2019) telah disepakati bersama.
Istilah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul bakal dihapuskan dan diganti dengan nama kapanewon. Kebijakan ini tertuang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda No.7/2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
Pemkab Gunungkidul menyerahkan tiga rancangan peraturan daerah baru untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD. Ketiga raperada ini meliputi Perubahan BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG), Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Perda No.2/2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Anggota DPRD Gunungkidul Dodi Wijaya mengatakan Perda No.3/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima layak direvisi. Salah satu pertimbangannya karena sanksi yang diberikan kurang sesuai.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul membentuk panitia khusus (pansus) tentang pengawasan implementasi Perda No.3/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu pembahasan pansus ini menyangkut wacana penataan PKL di beberapa lokasi seperti kawasan Pasar Argosari, Pasar Playen dan Jalan Mgr Soegijopranata.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman mengecek informasi adanya toko modern yang membuka usaha rangkap toko dan kafe. Peninjauan dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat.
Pemkab Gunungkidul bersama-sama dengan DPRD telah menyepakati bersama tentang rencana pembentukan peraturan daerah di 2019. Rencananya di tahun depan ada 15 rancangan peraturan daerah (raperda) baru yang dibahas. Mayoritas rancangan peraturan ini didominasi usulan bupati, karena dewan hanya mengusulkan satu raperda baru.
Jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang bakal dibahas oleh DPRD Jogja tahun depan berkurang drastis ketimbang tahun ini. Jika tahun ini jumlah raperda yang dibahas mencapai 24, tahun depan para legislator Jogja hanya akan membahas 11 raperda.
Perda berbasis agama seperti perda injil atau perda syariah dinilai rawan menimbulkan diskiriminasi di masyarakat.
