Forum Peduli Pasar Rakyat dari beberapa kelompok masyarakat seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Forum Pemantau Independen (Forpi) juga Keluarga Besar Marhaenis (KBY) tetap menolak Raperda Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dibahas di DPRD Sleman.
Pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) di Pemkab Kulonprogo ditunda. Penundaan tetap dilakukan kendati saat ini tiga raperda tersebut sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo.
DPRD dan Pemda DIY kembali membahas Raperda Kewirausahaan dalam rapat paripurna persetujuan bersama atas raperda tersebut di Gedung DPRD DIY
Dalam perda baru soal perparkiran, nantinya akan ada sanksi untuk para jukir liar.
Perintah pembongkaran menara telekomunikasi ilegal di Dusun Banyumeneng, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping dari Pemkab Sleman hingga saat ini belum juga dilaksanakan oleh pemilik menara. Warga sekitar ingin agar menara tersebut segera dibongkar.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Modern telah ditandatangani bersama antaran bupati dengan DPRD. Namun hingga saat ini, rancangan tersebut belum diundangkan karena masih dilakukan evaluasi oleh Pemerintah DIY.
Ketujuh raperda yang akan diselesaikan bulan ini diakuinya adalah hutang yang harus diselesaikan. Ketujuh Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Administrasi Kependudukan; Pelayanan Tera dan Tera Ulang; Antisipasi Kebakaran; Penanganan Kawasan Kumuh; Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; serta Keolahragaan.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan segera memiliki Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2018-2038
Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko mengatakan sawah yang ditetapkan jadi lahan pangan berkelanjutan seluas 35.911 hektare, dari total lahan yang kira-kira mencapai 55.000 hektare. Tetapi setiap tahun ada 200 hektare lahan yang dialihfungsikan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mengancam akan membongkar menara telekomunikasi tak berizin di wilayah ini. Pasalnya dari 310 menara telekomunikasi yang terdata, masih ada sebelas yang belum memiliki izin lengkap.
