Gubernur DIY Sri Sultan HB X telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No.1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial. Instruksi melarang keberadaan aturan-aturan diskriminatif di hingga tingkat terkecil di desa.
Munculnya kasus-kasus intoleransi di masyarakat memaksa Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan Instruksi Gubernur No.1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial. Instruksi tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota se-DIY.
Penolakan yang sempat muncul terhadap Slamet Jumiarto untuk menetap di Dusun Karet, Pleret, Bantul karena beda keyakinan adalah wujud keinginan sebagian masyarakat yang ingin tinggal secara eksklusif.
Penolakan yang menimpa menimpa Slamet Jumiarto untuk tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, mendapatkan perhatian serius dari Pemda DIY.
Slamet Jumiarto, pelukis yang sempat ditolak tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecematan Pleret, Bantul, akhirnya bisa bermukim di dusun tersebut.
Menteri Agama RI Lukman Hakim menyatakan kasus diskriminasi agama di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru-baru ini menimpa warga bernama Slamet Jumiarto sudah selesai dengan perdamaian.
Pemda DIY menegaskan aturan yang berkedok sebagai local wisdom atau kearifan lokal harus selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan mengikuti undang-undang yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul segera mengecek aturan-aturan di tingkat desa hingga RT untuk memastikan tidak ada ketentuan diskriminatif sebagaimana yang pernah berlaku di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret.
Pemda DIY menilai aturan yang dibuat Kepala Dusun Karet, Pleret, Bantul tidak sesuai dengan perundangan. Aturan tersebut harus diubah karena setiap warga negara Indonesia berhak tinggal di mana saja.
Bupati Bantul Suharsono meminta kesepakatan warga yang memuat soal larangan non muslim tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, diubah, karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.
