Pengajuan dispensasi kawin (DK) ke Pengadilan Agama (PA) Sleman masih didominasi kasus kehamilan di luar pernikahan yang sah. Orang tua, masyarakat dan pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan peran sertanya mencegah terjadinya kasus tersebut.
Berdasarkan catatan Kelompok Kerja Mahkamah Agung, angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Pada 2018, angka perkawinan anak di Tanah Air mencapai 193.000 kasus.
Penanganan stunting pada anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pasalnya penyebab stunting terdiri dari sejumlah faktor. Salah satunya maraknya pernikahan dini.
Tingginya kasus perkawinan anak di Kulonprogo membuat pemerintah desa diminta bisa memiliki perhatian terhadap pencegahan perkawinan anak dan menganggarkan dana untuk advokasi ke masyarakat.
Faktor budaya masyarakat menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menjadi pengaruh tingginya angka perkawinan anak di Indonesia.
Wacana sertifikasi bagi pasangan yang akan menikah dinilai dapat menekan angka perceraian di Gunungkidul. Rencana itu direspons positif oleh Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Gunungkidul.
DPR merevisi Undang-Undang (UU) No.1/1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan dalam undang-undang tersebut yakni batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Revisi tersebut diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini di Gunungkidul.
Koalisi Perempuan Indonesia optimistis Revisi Undang-Undang Perkawinan tentang pembatasan usia pernikahan bagi anak perempuan bisa disahkan DPR pada September 2019.
Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Bogor Mega Puspitasari mengatakan perlu perubahan paradigma masyarakat dalam memandang perkawinan anak sehingga bisa menghindari pernikahan dini untuk masa depan yang lebih baik.
Perkawinan usia dini mengakibatkan banyak hal, seperti gangguan kesehatan.
