Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai perubahan atau pengalihan nama Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila, tidak akan menghentikan polemik, perdebatan, dan kontroversi.
Masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini masih dalam pro dan kontra. Polemik RUU ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk menyerap lebih jauh aspirasi elemen masyarakat.
Pimpinan MPR mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR agar nama dan substansi hukum dari RUU HIP diubah dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.
Meminta DPR menunda pembahasannya karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid19.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta agar penjabaran Pancasila dalam draf Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus benar-benar merujuk dan tidak menyimpangi sejarah dan original tujuan yang benar.
PDI Perjuangan memilih mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait dengan dinamika pro dan kontra pada pembahasan Pasal 7 dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisahkan tentang kehilangan dalam hidupnya. tepat pada perayaan Hari Lahir Pancasila.
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengingatkan kaum muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
