SK Pengangkatan PPPK Bantul Belum Juga Turun, Ini Dalih Pemkab
Tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai tenaga PPPK.
Tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai tenaga PPPK.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal memberikan insentif atau honor untuk semua bintara pembina desa (babinsa) dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) pada tahun depan.
Sebanyak 450 blanko ijazah siswa sekolah menengah pertama (SMP) dibakar oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul.
Para tenaga honorer kategori 2 atau K2 mempertanyakan kejelasan pencairan insentif honor mereka di triwulan I tahun ini. Hal itu pula yang menyebabkan mereka belum bisa merasakan kenaikan insentif honorer tahun ini.
Kedua OPD yang namanya berubah itu adalah OPD yang terbanyak menerima gelontoran Dana Keistimewaan.
Sidang di tempat bagi warga pemohon penerbitan akta kematian yang tidak beridentitas serta tidak tercatat dalam data base kependudukan bakal diberlakukan di Bantul.
Banyak perusahaan yang masih kesulitan mengakses Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, terutama perusahaan perseorangan. Padahal semua perizinan saat ini harus melalui OSS.
Ketergantungan Bank Bantul terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul terus ditekan oleh Pemkab.
Direksi Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma mengklaim awal 2019 ini mulai menunjukan keuntungan meski belum banyak. Bahkan di akhir tahun nanti Aneka Dharma menargetkan dapat setor ke kas daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp150 jutaan.
Selama April ini DP2KP menargetkan ada penambahan luas tanam padi sebanyak 3.681 hektare, namun baru tercapai sekitar 360 hektare.