Pasar Imogiri tercatat sebagai satu-satunya pasar di Kabupaten Bantul yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pasar yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pemkab Bantul diminta merevisi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan kawasan kumuh. Pasalnya potensi kumuh di Bantul masih cukup tinggi, sedangkan SK Kumuh yang digunakan adalah surat yang diterbitkan pada 2014, sehingga penanganan kawasan kumuh kurang maksimal.
Pengumpulan zakat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum maksimal. Tahun lalu, dari potensi zakat mencapai Rp8 miliar, yang terkumpul baru sekitar Rp1,4 miliar.
Setelah menera ulang peranti ukur para pedagang Pasar Imogiri, kali ini giliran Pasar Piyungan disasar oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Dinas Perdagangan Bantul. Peneraan ulang di Pasar Piyungan dijadwalkan digelar selama dua hari, mulai Kamis (12/9/2019) hingga Jumat (13/9/2019).
Peranti ukur milik pedagang Pasar Imogiri Bantul ditera ulang. Peneraan ulang alat ukur, timbang, dan takar di pasar tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Dinas Perdagangan (Disdag) Bantul selama dua hari, mulai dari Selasa-Rabu (10-11/9/2019).
Ratusan pohon berbagai jenis yang berjejer sepanjang sekitar 570 meter di Jalan Bantul ditebang. Penebangan pohon yang dilakukan mulai dari Simpang Empat Kloderan sampai gapura batas kota tersebut terkait dengan adanya pembangunan jalan dari empat lajur menjadi dua lajur, yang akan dimulai bulan ini.
Pembangunan Gedung UPT Metrologi di Bantul terus dikebut. Proyek pengerjaan gedung tersebut merupakan program kegiatan Dinas Perdagangan Bantul serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Bantul.
Petahana dipastikan kembali menduduki takhta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul untuk lima tahun ke depan. Sedangkan dua orang lainnya yang duduk di tampuk pimpinan merupakan debutan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan sebanyak 500 bidang lahan Kasultanan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Sultan Grond (SG) tahun ini tersertifikasi. Target tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 400 bidang.
Dalam kunjungannya tersebut, Pemkab Klungkung ingin belajar banyak soal pengelolaan desa wisata dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Bantul, salah satunya ke Desa Srimulyo, Piyungan.
