Bupati Bantul Suharsono menegaskan kesediannya maju lagi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 mendatang jika masyarakat Bantul menghendakinya. Dia mengaku selama satu periode menjabat sebagai bupati, masih banyak pekerjaan yang belum ia rampungkan.
Sebanyak 21 orang dari total 198 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bantul tidak lolos atau tidak mencapai ambang batas nilai ujian yang disyaratkan.
Usulan kegiatan pembangungan pada 2020 di Bantul harus berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. Hal itu menyusul masih tingginya angka kemiskinan di Bumi Projotamansari.
Kendati belum memiliki kepastian izin operasional, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul tetap menganggarkan Rp3,7 miliar untuk operasional rumah sakit tipe D di Bantul.
Setelah 22 keluarga di Banguntapan mengundurkan diri, kini empat keluarga di Kecamatan Bambanglipuro melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama, yakni merasa sudah mampu mandiri.
Dinas Pariwisata Bantul akan menggelar lomba kebersihan toilet di semua objek wisata di Bantul. Lomba tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pengelola wisata menyediakan toilet yang bersih dan berstandar internasional.
Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih tinggi yakni pada angka 14%. Angka ini di atas angka kemiskinan nasional yakni 10,64%. Namun menurut penelitian,angka harapan hidup di Bantul, termasuk DIY, tinggi. Begitu pula dengan angka kebahagiaan warganya.
Selama Januari hingga Februari tahun ini, tercatat sudah ada 53 orang di Bantul yang terjangkit penyakit demam berdarah dengue (DBD). Penyebarannya pun kini lebih merata, tak hanya di wilayah endemis.
Jumlah keluarga transmigran yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tahun ini berkurang. Jika sebelumnya ada 30 keluarga yang diberangkatkan, untuk tahun ini hanya ada 20 keluarga yang diberangkatkan oleh Pemkab Bantul.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mempertanyakan nilai penyertaan modal sebesar Rp1,8 miliar ke Perseroan Terbatas (PT) Aneka Dharma pada 2019 ini. Pasalnya nilai penyertaan modal yang diusulkan Pemerintah ke DPRD Bantul saat itu sepakat untuk dipangkas.
