Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD untuk mengikusertakan pekerja rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini, banyak pekerja di sektor informal ini yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.
Gelombang transformasi digital yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 ini seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memajukan perlindungan sosial ke tingkat yang lebih baik.
Berkarier di BPJS Ketenagakerjaan sejak 1995 membuat Asri Basir memiliki pengalaman bertugas di berbagai daerah dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda.
BPJamsostek Yogyakarta menggelar kegiatan Sosialisasi Tanpa Kontak Fisik (Sapa Asik) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat di wilayah DIY.
Pemerintah tengah merevisi regulasi terkait Jaminan Hari Tua (JHT) program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk mengembalikan fungsi JHT seperti semula.
Sebelumnya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan alokasi pengelolaan dana pada instrumen saham dan reksadana. Timboel beralasan imbal hasil dari dua instrumen itu relatif lebih tinggi dibandingkan surat beharga negara (SBN) dan deposito.
Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja Indonesia yang terdampak Pandemi Covid-19. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) juga kembali dipercaya sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU tahun 2021 tersebut. Tahun ini BSU menyasar sebanyak 8.7 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat imbas dari tingginya kasus Covid-19, tidak menyurutkan semangat BPJamsostek untuk memberikan layanan terbaik. Terlebih di masa PPKM Darurat seperti saat ini.
Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 terus digencarkan untuk melindungi para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) puk aktif menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga hingga pemerintahan di daerah.
Untuk melindungi seluruh hak-hak pekerja, BPJamsostek akan terus bersinergi dengan Pemkab Sleman. Saat ini, baru tercatat sebanyak 54.579 tenaga kerja aktif yang telah mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini.
