Ombudsman RI (ORI) menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hingga Mei 2022, lebih dari 20.000 perusahaan belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan anugerah Program Sleman Melindungi Tahun 2022 kepada PT Sera Food Indonesia dan PDAM Tirta Sembada
Sepanjang tahun lalu, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Jogja membayarkan klaim sebesar Rp407,4 miliar dari total 45.391 kasus.
Sebanyak 1,2 juta pekerja baik di sektor formal maupun informal di wilayah DIY belum ter-cover layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jumlah peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jogja baru mencapai 36,6%.
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sleman menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sleman untuk perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan koperasi dan pengurusnya. Saat ini terdapat 420 koperasi di Kabupaten Sleman dan baru 41 koperasi yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawannya.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja mulai menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No.37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mulai diberlakukan sejak Februari lalu.
BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang saat ini harus dimiliki oleh para pekerja. BPJS jenis ini dibagi menjadi dua, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) membuka ruang dialog melalui “Dewas Menyapa Indonesia” dengan tema Pengawasan Kebijakan & Manfaat JKP X JHT Menuju Pekerja/Buruh Sejahtera.
