Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan UU Cipta Kerja terkait program JKP. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).
KSPI menilai penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dinilai tidak tepat karena ada risiko pihak buruh akan dirugikan.
Proses pengajuan klaim Badan Peyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) selama masa pandemi Covid-19 melalui program Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) dan One to Many dinilai sangat membantu pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pihaknya menginisiasi rencana pemotongan iuran BPJAMSOSTEK untuk memitigasi dampak Covid-19 yang memukul dunia usaha.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Jogja menyerahkan santunan kepada ahli waris dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal DIY yang meninggal dunia pada Mei lalu.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menerapkan tiga kanal layanan untuk mengurus klaim program Jaminan Hari Tua (JHT).
Akibat pandemi virus corona mengakibatkan pembengkakan klaim jaminan hari tua sehingga layanan kilat disiapkan
Ada kemudahan dalam tracking klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Peserta yang telah melakukan pencairan saldo program jaminan hari tua (JHT) dapat melakukan tracking tanpa harus ke kantor badan publik itu.
Sebanyak 13 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) mendapatkan bantuan alat pelindung diri (APD) dan multivitamin dari BPJAMSOSTEK Yogyakarta. Hal itu dilakukan untuk melindungi para tenaga kerja dari kemungkinan terpapar virus Covid-19.
Tingginya angka pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal berdampak pada melonjaknya klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Itulah sebabnya, BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan itu.
