Perayaan Hari Pelanggan 2018 juga dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jogja, Rabu (5/9/2018). Para pejabat di lingkungan badan ini mengenakan pakaian kebesaran dari masing-masing peserta Asian Games Games 2018 seperti Tiongkok dan Jepang.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi atas capaian Tim Indonesia dalam ajang Asian Games 2018 dan merawat 38 orang atlet Indonesia yang mengalami cedera dan masih memerlukan penanganan medis lanjutan.
Paguyuban Semar Gunungkidul yang beranggotakan seluruh perangkat desa mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang hingga hari ini belum mereka dapat.
Kepala desa (kades) dan perangkat desa se-Kulonprogo diikutkan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Tk) DIY. Perihal teknis pembayaran dana iuran, saat ini masih dibahas.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jogja menyerahkan kartu kepesertaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 255 pelaku usaha kecil menengah (UKM). Penyerahan tersebut sebagai tindaklanjut program Gandeng Gendong Pemkot Jogja.
Sekitar 94% pekerja formal di Jawa Tengah telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berupaya menutupi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul meminta semua perusahaan di Bantul untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya sesuai surat edaran Bupati Bantul dan Menteri Ketenagakerjaan.
Pekerja yang masuk kategori bukan penerima upah atau buruh lepas perlu didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebab buruh lepas juga memiliki risiko kerja yang tidak jauh berbeda dengan buruh penerima upah atau karyawan.
Dana Badan Penyelengara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) diusulkan agar dapat menjadi sumber pendanaan perbankan untuk membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) demi menekan backlog perumahan di Tanah Air yang setiap tahunnya rusak bertambah.
Dari sekitar puluhan ribu driver online di DIY masih banyak yang belum mengikuti program perlindungan ketenagakerjaan. Sampai saat ini untuk Gojek ada sekitar 700 dan Grab baru 70-an yang ikut program.
