Masih ada sejumlah badan usaha yang tidak mendaftarkan dan tidak membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan. Kejaksaan berjanji akan lebih tegas lagi melakukan tindakan hukum kepada badan usaha yang dinilai abai memenuhi hak-hak pekerja tersebut.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berupaya meraih Anugerah Paritrana yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) tahun ini. Tekad tersebut dilakukan karena selama ini banyak kebijakan Pemda DIY yang memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja.
Eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mempertimbangkan nasib sekitar 1.400 orang yang masih menanti hak pesangon yang belum terbayarkan oleh maskapai penerbangan itu.
Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jogja menggelar kegiatan Employee Voluntering di Embung Langensari, Kecamatan Gondokusuman, Jogja, Jumat (2/11). Selain bersih-bersih, karyawan juga menyebar ribuan benih lele.
Sektor pekerja nonformal akan didorong secara aktif untuk ikut dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Alasannya, sektor ini lebih banyak memiliki potensi risiko sosial yang tinggi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menggabungkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK). Kebijakan ini digulirkan karena keduanya memiliki fungsi yang hampir sama.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan(TK) mengerahkan timnya untuk mendata peserta program yang menjadi korban dalam bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 28 September 2018.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Bantul Unggul Syaflan berkomitmen terus menyosialisasikan kepesertaan kepada seluruh pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng serikat pekerja di Bumi Projotamansari.
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara resmi melakukan sinergi untuk memperluas cakupan kepesertaan. Sinergisitas yang dibangun nantinya diharapkan dapat semakin merangkul masyarakat dari sektor pekerja yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional, maupun Jaminan Keselamatan Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Bantul mencatat hingga sekarang masih ada sekitar 17.000 pekerja yang belum dijamin asuransi ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan dalam partisipasi, pemerintah kabupaten diminta ikut menyosialisasikan kepesertaan BPJS TK.
