Sektor pekerja nonformal akan didorong secara aktif untuk ikut dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Alasannya, sektor ini lebih banyak memiliki potensi risiko sosial yang tinggi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menggabungkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK). Kebijakan ini digulirkan karena keduanya memiliki fungsi yang hampir sama.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan(TK) mengerahkan timnya untuk mendata peserta program yang menjadi korban dalam bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 28 September 2018.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Bantul Unggul Syaflan berkomitmen terus menyosialisasikan kepesertaan kepada seluruh pekerja. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng serikat pekerja di Bumi Projotamansari.
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara resmi melakukan sinergi untuk memperluas cakupan kepesertaan. Sinergisitas yang dibangun nantinya diharapkan dapat semakin merangkul masyarakat dari sektor pekerja yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional, maupun Jaminan Keselamatan Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Bantul mencatat hingga sekarang masih ada sekitar 17.000 pekerja yang belum dijamin asuransi ketenagakerjaan. Untuk memaksimalkan dalam partisipasi, pemerintah kabupaten diminta ikut menyosialisasikan kepesertaan BPJS TK.
Perayaan Hari Pelanggan 2018 juga dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jogja, Rabu (5/9/2018). Para pejabat di lingkungan badan ini mengenakan pakaian kebesaran dari masing-masing peserta Asian Games Games 2018 seperti Tiongkok dan Jepang.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi atas capaian Tim Indonesia dalam ajang Asian Games 2018 dan merawat 38 orang atlet Indonesia yang mengalami cedera dan masih memerlukan penanganan medis lanjutan.
Paguyuban Semar Gunungkidul yang beranggotakan seluruh perangkat desa mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang hingga hari ini belum mereka dapat.
Kepala desa (kades) dan perangkat desa se-Kulonprogo diikutkan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Tk) DIY. Perihal teknis pembayaran dana iuran, saat ini masih dibahas.
