Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja berencana menerapkan sistem pembayaran nontunai untuk retribusi sampah atau kebersihan. Cara tersebut akan diberlakukan khususnya untuk wajib retribusi yang berasal dari sektor kelompok usaha atau komersial.
Di tengah kondisi pandemi seperti ini, tak terasa volume sampah rumah tangga semakin meningkat. Hal tersebut timbul akibat meningkatnya aktivitas dari rumah seperti belanja online, pemesanan makanan dari rumah dan banyak aktivitas lainnya.
Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM UGM mendatangi kantor Pemda DIY untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan TPST Regional Piyungan, Bantul. Penyampaian aspirasi dilakukan di Ruang Rapat Gandok Kiwo, Kompleks Kepatihan, Rabu (24/3/2021).
Dinas Lingkungan Hidup Bantul berencana membangun Intermediete Transfer Facility (ITF).
Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mewacanakan untuk mebeli mobil insinerator atau alat pembakaran sampah menggunakan teknologi dengan suhu tertentu yang bisa berpindah-pindah untuk menangani sampah di Jogja. Wacana tersebut muncul dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Persampahan yang melibatkan masyarakat.
Kasus warga buang sampah sembarangan di Bantul sempat viral di jagad maya.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja akan menambah frekuensi pengambilan sampah di depo dan tempat penguangan sementara mulai Kamis (11/3/2021) untuk mengatasi tumpukan sampah yang terjadi akibat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan tidak beroperasi selama dua hari pada 9-10 Maret 2021.
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di Kalurahan Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul akan over kapasitas. Guna menghindari permasalahan pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidu mendesak agar pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) pesisir di Kalurahan Banjarejo, Kemadang dipercepat agar beban di TPAS Wukirsari bisa dikurangi.
Rencana pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di Padukuhan Sringkel, Kalurahan Plumbon, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo, mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Penolakan tersebut dilakukan oleh warga dengan memasang sejumlah spanduk berisikan penolakan pembangunan TPST di sepanjang jalan desa.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jogja sudah menunjuk dua orang tokoh masyarakat di tiap kalurahan untuk mengawasi persampahan. Upaya tersebut sebagai bagian dari pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pembungan sampah (TPS) sampai Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
