Sebanyak 8,7 kuintal sampah berhasil dikumpulkan oleh murid-murid dan guru SD Negeri Salaman 1 Salaman, Kabupaten Magelang hanya dalam satu jam. Gerakan Pungut Sampah itu merupakan bagian dari Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
Sedikitnya sembilan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS 3R) di Kulonprogo belum bisa memaksimalkan pengelolaan sampahnya.
Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi penjemputan sampah yang dilakukan para kelompok swadaya masyarakat (KSM). Jika nanti Linmas ini menemukan warga yang membuang sampah sembarang atau membakarnya, maka akan ditegur dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo. Warga yang ketahuan tersebut kemudian akan dibina.
Linmas ini bertugas untuk memantau warga, khususnya di Kota Wates, agar tidak membuang sampah di sungai maupun membakarnya. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi penjemputan sampah yang dilakukan para kelompok swadaya masyarakat (KSM)
Tarif yang nantinya dibayarkan warga masuk ke kas daerah. DPUPKP hanya bertugas sebagai pelaksana teknis. Adapun, teknis itu juga masih dalam tahap pengkajian lantaran saat ini adanya KSM yang dikelola swadaya masyarakat belum masuk sistem tarif.
Pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)DIY mengadakan bersih lingkungan di Pantai Pandansari, Bantul, Kamis (17/1/2019) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka memungut sampah menggunakan alat yang sederhana dan mengumpulkannya di kantong kantong yang telah disediakan
Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Ajrudin Akbar mengungkapkan komunikasi diperlukan agar tarifnya tidak memberatkan warga. Dia berharap warga tidak merasa terbebani saat hendak buang sampah ke TPS sehingga tetap bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kulonprogo, khususnya kawasan kota.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman menertibkan 364 sampah visual berupa rontek, spanduk, dan pamflet selama dua hari di dua lokasi. Penertiban tersebut sebagai upaya penegakan aturan Perbup No 13.1/2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Sampah di pantai yang ada di Kulonprogo sangat mengganggu wisatawan dan mengancam habitat satwa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membangun tempat pembuangan akhir (TPA) sampah mandiri.
