Proses pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, kembali terhenti akibat adanya blokade pintu masuk yang dilakukan sejumlah warga, Minggu (24/3/2019). Dalam aksi yang digelar, warga meminta ketegasan pengelola TPST Piyungan agar memperbaiki manajemen pengelolaan sampah.
China telah membatasi secara ketat impor sampah plastik. Indonesia dinilai perlu mengantisipasi dampak dari kebijakan itu.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY berencana membuat jalur khusus truk pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Rencana tersebut menanggapi tuntutan warga sekitar TPST yang mengeluhkan kondisi jalan becek dan rusak.
Pemda DIY bakal meninggikan talut di sekeliling Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan tahun ini. Pembangunan talut tersebut sebagai respons atas tuntutan warga sekitar TPST yang berunjuk rasa beberapa waktu lalu.
Dari sekitar 200.000 meter kubik sampah per tahunnya yang dihasilkan di Kulonprogo, hanya 38.394 meter kubik per tahun sampah saja yang bisa tertangani.
Persoalan sampah di Sleman hingga kini belum bisa teratasi secara tuntas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman mencatat masih ada 15 titik timbunan sampah liar di wilayah Sleman.
Guna mendukung pengelolaan sampah, saat ini Kabupaten Sleman sudah memiliki 247 bank sampah, 21 tempat pengelolaan sampah (TPS) dengan sistem 3R (reuse, reduce and recycle), dann 22 Komunitas Peduli Sungai.
Bank Sampah Suryo Resik (BSSR) RW 13, Suryodingratan, Mantrijeron, Kota Jogja dikunjungi oleh ratusan warga Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Rabu (6/3/2019). Kunjungan itu bertujuan sebagai studi awal sebelum warga Desa Wangon membangun bank sampah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pembuang sampah sembarangan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut guna mengaplikasian langsung gerakan 2019 Bantul bersih sampah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul tengah melakukan sosialisasi pengurangan pemakaian sedotan. Hal yang menjadi dasar adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 51 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
