Ada isyarat yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan suksesi kepemimpinan di partai koalisi termasuk Golkar dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Hal tersebut disampaikanKetua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga.
Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan nasihat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait dengan arah koalisi partai tersebut harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan seluruh kader.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Prof Mahfud MD, mengungkapkan aturan yang belum jelas perihal keberadaan organisasi sayap partai politik (parpol), berpotensi membuat pihak tertentu menyalahgunakan organisasi sayap parpol.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bantul telah mengirim sejumlah nama bakal calon ketua DPC untuk periode lima tahun ke depan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Nama-nama tersebut nantinya akan disaring DPP menjadi tiga nama, kemudian dimusyawarahkan dalam Konferensi Cabang (Konfercab).
Sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) bakal ditentukan setelah putusan sidang sengketa pilpres.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dinilai mampu mempertahankan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu di Pemilu Legislatif 2019.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno,di Jakarta, Sabtu, menilai desakan percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan membuat partai berlambang pohon beringin itu bergoyang lagi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ke-58 pada hari ini, Jumat (21/6/2019).
Politisi PDI Perjuangan Marurar Sirait sampaikan lima pertimbangan dan dukungan agar Megawati Soekarnoputri kembali menduduki jabatan sebagai ketua umum PDI Perjuangan pada periode 2019-2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul memastikan tujuh partai politik telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik calon anggota legislatif (caleg) yang mereka usung. Untuk parpol lain, KPU masih menunggu hingga hingga tujuh hari setelah penetapan caleg terpilih. Ketujuh partai yang mengakomodasi LHKPN caleg antara lain Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN dan PKS.
