Sejumlah kepala desa (kades) yang wilayahnya terkena jalan Tol Jogja-Solo menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Kamis (3/6/2021). Mereka mempertanyakan perhitungan uang ganti rugi (UGR) yang dinilai tidak jelas sehingga menimbulkan keresahan sekaligus gejolak di tengah masyarakat.
Konstruksi jalan tol ini akan dimulai pada 2022 dan dijadwalkan beroperasi penuh pada 2024.
Proyek fisik Tol Jogja-Solo di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, segera bergulir. Proyek fisik direncanakan diawali dari wilayah Desa Kuncen, Kecamatan Ceper.
Proses pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Jogja-Solo terus bergulir. Hingga kini, musyawarah penetapan bentuk ganti rugi sudah dilakukan kepada pemilik 1.125 bidang lahan yang tersebar di 14 desa.
Hingga saat ini di jalan tol Trans-Sumatra telah beroperasi sepanjang 653 km yang terdiri dari sembilan ruas tol.
Sidang dengan agenda mediasi perkara bernomor 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL antara kedua belah pihak berlangsung pada 22 Maret - 6 Mei 2021. Namun demikian, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil.
Pembayaran dana ganti rugi lahan terdampak tol Jogja-Solo untuk dua dusun di Purwomartani, Kalasan, belum 100% tercapai. Masih terdapat beberapa warga yang belum menerima dana ganti rugi (DGR) tersebut.
Hingga saat ini pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan dana sebesar Rp290,9 miliar untuk ganti rugi lahan tol Jogja-Solo.
Proses pembayaran dana ganti kerugian lahan jalan tol untuk Dusun Kadirojo 2 dan Temanggal 2, Purwomartani, Kalasan terus dilanjutkan, Jumat (30/4/2021). Untuk tahap ke lima ini, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyalurkan dana ganti kerugian sebesar Rp22 miliar.
Setelah beberapa waktu lalu menerima dana ganti kerugian pengadaan lahan tol Jogja-Solo, warga di Kadirojo 2, Purwomartani, Kalasan mulai membongkar sendiri bangunan miliknya.
