Musyawarah penetapan ganti rugi pembebasan lahan Tol Jogja-Solo di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Klaten, masih menyisakan masalah. Kepala Desa (Kades) Kadirejo Agus Widodo enggan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas hasil musyawarah.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo, Wijayanto berharap agar warga terdampak pembangunan jalan tol bersabar dengan segala proses dan pentahapan pencairan dana ganti kerugian. Saat ini, proses dan tahapan pembebasan lahan terus berjalan.
Warga Temanggal 1, Purwomartani, Kalasan yang terdampak tol Jogja-Solo mulai mempertanyakan kelanjutan musyawarah warga terkait nilai ganti kerugian lahan terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji memastikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X belum menerbitkan izin penetapan lokasi (IPL) pembangunan Tol Jogja-Kulonprogo dari Gamping, Sleman menunju Yogyakarta International Airport (YIA). Sebab, belum ada kesepakatan trase (jalur yang akan dilalui) jalan tol ini.
Sejumlah kepala desa (kades) yang wilayahnya terkena jalan Tol Jogja-Solo menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Kamis (3/6/2021). Mereka mempertanyakan perhitungan uang ganti rugi (UGR) yang dinilai tidak jelas sehingga menimbulkan keresahan sekaligus gejolak di tengah masyarakat.
Konstruksi jalan tol ini akan dimulai pada 2022 dan dijadwalkan beroperasi penuh pada 2024.
Proyek fisik Tol Jogja-Solo di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, segera bergulir. Proyek fisik direncanakan diawali dari wilayah Desa Kuncen, Kecamatan Ceper.
Proses pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Jogja-Solo terus bergulir. Hingga kini, musyawarah penetapan bentuk ganti rugi sudah dilakukan kepada pemilik 1.125 bidang lahan yang tersebar di 14 desa.
Hingga saat ini di jalan tol Trans-Sumatra telah beroperasi sepanjang 653 km yang terdiri dari sembilan ruas tol.
Sidang dengan agenda mediasi perkara bernomor 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL antara kedua belah pihak berlangsung pada 22 Maret - 6 Mei 2021. Namun demikian, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil.
