Virus paham radikalisme yang disebarkan oleh ISIS lebih berbahaya ketimbang virus Corona (Covid-19) yang saat ini sedang mewabah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen (Purn) Ansyaad Mbai.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kampus menjadi lembaga pendidikan untuk mengadang radikalisme.
Dalam program penanganan radikalisasi dan penanggulangan terorisme di dalam negeri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius untuk melibatkan para khatib.
Konservatisme agama diduga merebak di lingkungan kampus, menyusul munculnya kasus poster mahasiswi UGM pengurus salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang diblur wajahnya.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi mewacanakan perlunya sertifikasi bagi penceramah di tempat ibadah, terutama di masjid-masjid pelat merah seperti di BUMN, kantor kementerian, kampus negeri, hingga masjid-masjid di tingkat pemerintah daerah.
Pelecehan seksual dan masalah radikalisme di kampus jadi perhatian Mendikbbud Nadiem Makarim.
Otoritas UGM membantah viral foto mahasiswi kampus tersebut yang mengaburkan wajahnya terkait dengan indikasi radikalisme.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku turut menyeleksi pejabat eselon 1 dn 2 yang disebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo banyak yang tidak lolos karena terpapar radikalisme.
Untuk menangkal gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia harus diperjuangkan dengan gerakan politik. Harus ada kebijakan politik menangkal gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain gerakan politik, penegakan hukum juga harus dilakukan.
Kantor Kemenag Sleman dan Kanwil Kemenag DIY bergerak cepat menelusuri isu 60% SMA di Sleman terpapar paham radikal. Kemenag pun membantah pernyataan Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Sleman Unsul Jalis tersebut.
