Sejumlah sekolah di wilayah Sleman diduga sudah terpapar paham radikal. Salah satu indikasinya, adanya perubahan penamaan OSIS kembali ke Rohis.
Isu radikalisme yang disebut terjadi di tiga pilar dakwah yakni masjid, pesantren dan kampus dinilai sebagai tuduhan keji dan hanya bersifat politis.
Program deradikalisasi yang dicanangkan Pemerintah Pusat dinilai masih sebatas gaung. Deradikalisasi harus dilakukan lebih konkret dalam mengatasi persoalan radikalisme di tanah air.
Akhmad Taufiq dicopot dari jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember (Unej) setelah memaparkan hasil penelitian tentang pemetaan radikalisme di kampus. Hasil studinya mengungkapkan 22% dari 15.000 lebih mahasiswa Unej terpapar radikalisme.
Anggota MPR RI, Subardi, menggelar Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di Gedung PDHI Gunungkidul, Rabu (27/11/2019). Salah satu poin sosialisasi tersebut, Subardi menyoroti paham radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia belakangan ini.
Muatan radikalisme disebut masih ditemukan di bahan pembelajaran di sekolah.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengatakan Bangsa Indonesia harus semangat memerangi segala bentuk radikalisme maupun terorisme yang berkembang dan berpotensi memecah-belah persatuan.
Isu radikalisme yang diduga menyusupi kalangan aparatur sipil negara (ASN) disikapi Pemerintah. Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang meliputi 11 kementerian dan lembaga untuk menangkal penyebaran radikalisme di kalangan ASN.
Perlu ada perhatian khusus terhadap perempuan yang telah terpapar paham radikalisme, terutama dalam program rehabilitasi setelah mereka diamankan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Direktur Institute for Policy Analysis and Conflict, Sidney Jones.
Peninjauan kembali terhadap buku-buku agama dinilai perlu dilakukan guna mengantisipasi merebaknya paham radikal.
